Kemelut Berlanjut, Kini Keuangan Partai Disoal, Salah Pengelolaan Bisa Pidana

SumateraPost, Bogor – Kemelut pasca hasil Musyawarah Daerah (Musda) ke-X Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bogor terus berlanjut. Kini disoal transparansi keuangan DPD masa lalu. Salah salah dapat terseret pidana, karena sebagian keuangan berasal dari APBN

“Pengesahaan komposisi dan personalia pengurus DPD Partai Golkar Kota Bogor hasil Musda, berdasarkan surat Mahkamah Partai Nomor B.56/MP-GOLKAR/IX/2020, ditunda,” kata kader Golkar Irawati Ahad (15/11/2020)

Menurut Irawati, hasil Musda ke X Partai Golkar Kota Bogor yang digelar 29 Agustus lalu di Kota Bogor, hasilnya masih dalam proses gugatan di Mahkamah Partai. Artinya hingga saat belum ada struktur maupun kepengurusan disahkan. Struktur lama dibawah komando Tagor J Tauhid telah berakhir.

“Ya, banyak kader Partai Golkar Kota Bogor yang menginginkan dan mendesak segera dibuka secara transparan perihal keuangan Partai,” tutur Irawati.

Irawati menegaskan, transparansi keuangan sangat penting karena Golkar milik para kader, tak seorang pun dapat semena mena menggunakan keuangan partai. Salah salah dapat terseret pidana sebab keuangan partai datang dari berbagai sumber keuangan.

Termasuk bantuan keuangan dari pemerintah. Bila hal ini tak ada kejelasan bukan tak mungkin urusan keuangan sampai pada persoalan plik yakni bermuara di meja hijau.

“Banyak sumber-sumber keuangan Partai yang seharusnya masuk ke kas Partai. Ya seperti dana Bantuan Partai Politik (Banpol) yang nilainya sekitar Rp150 juta, lalu ada iuran anggota fraksi, baik DPRD Kota Bogor, Jabar maupun DPR RI, dan jumlahnya cukup besar,” kata Irawati.

Irawati juga menjelaskan, bantuan dari pengurus dan sumber lainnya, juga iuran saat Pemilu lalu, dimana setiap caleg diwajibkan menyetor Rp7 juta. “Jika dikalikan dengan 50 caleg maka jumlahnya sudah sekitar Rp350 juta, juga bantuan DPP terkait saksi sebesar Rp300 juta,” beber Irawati.

Ketidak jelasan penggunaan keuangan partai yang jumlahnya tak sedikit, dikhawatirkan bermuara di meja hijau. “Bukan bermaksud mengancam, karena Golkar milik banyak orang. Artinya tak ada yang bisa mengklaim milik kelompok tertentu. “Kami para kader Partai menginginkan kejelasan uang tersebut, seperti apa laporannya dan bagaimana penggunaannya,” tegas Irawati.

Terpisah, Sekretaris Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Bogor Selatan, Nelson, meminta untuk segera dibuka laporan keuangan Partai, dari Bendahara Partai Golkar sejelas mungkin untuk menghindar multi tafsir.

“Selaku kader dan pengurus Partai, meminta penjelasan dari Reflianosa, selaku Bendahara Partai yang ber-SK, semua laporan keuangan Partai Golkar Kota Bogor dari tahun 2016 sampai 2020,” tegas Nelson.

Menurutnya, bila Reflianosa tidak berkenan, lanjut Nelson, kami akan lakukan langkah – langkah pengaduan kepada DPD Partai Golkar Jawa Barat, minta saran pendapat langkah apa selanjutnya ,” ungkap Nelson.(Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here