Kemenhub Minta Dampingi KPK Terkait Proyek Besar

Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional yang menyertakan pendanaan besar. Pengawasan KPK diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 

“Kami minta waktu untuk konsultasi dengan KPK. Kami tahu bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan butuh ada pengetahuan untuk pendampingan baik teknis maupun komunikasi,” ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Kantor KPK Jakarta, Senin (13/03).

 

Budi mengatakan, dalam pengerjaan proyek besar nasional ini membutuhkan komunikasi yang baik dengan KPK untuk pendampingan dalam sisi teknis pembiayaan yang transparan dan bertanggung jawab.

 

Adapun konsultasi yang dilakukan yaitu sekretaris jenderal dan inspektur jenderal bertemu Ketua KPK, Agus Rahardjo, didampingi beberapa deputi. Kemenhub berkeinginan adanya pendampingan, seperti dari Lembaga Pengawas Program dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

 

Dikatakan Menhub, sinergitas yang baik antara kementerian dan lembaga dapat mendorong pelaksanaan proyek nasional lebih amanah, seperti terkait proyek kereta api ringan (light rail transit/LRT), dan angkutan cepat terpadu atau mass rapid transit (MRT).

 

Ia menjelaskan, keterlibatan KPK dalam hal ini untuk memberikan saran dalam mekanisme pembiayaan proyek yang sedang disusun. Kemudian, terkait LRT yang sudah berjalan pembangunannya, KPK akan menerima laporan keuangan dari Kemenhub untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya tindak pidana KKN.

 

Saat ini, Kemenhub telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mengaudit proyek LRT.

 

“Ada proyek-proyek, dua LRT, ada di Palembang dan Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi) ini melalui perpres (Peraturan Presiden) sudah dikontraktornya, dan sudah berjalan. Tapi, proses itu memang harus didampingi. Oleh karenanya, kami minta saran pendampingan dan pencegahan. Kami minta BPK mengaudit, nanti kami lapor ke KPK,” ujar Budi.

 

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan bahwa tujuan kedatangan menhub ke KPK adalah lebih kepada pencegahan KKN atas banyaknya proyek besar di Kemenhub.

 

“Pak Budi datang dengan membawa Pak Sekjen dan Irjen. Tujuannya untuk pencegahan, karena banyak proyek besar di lingkungan perhubungan. Kalau didata ada LRT dan MRT. Beliau menyampaikan supaya KPK membantu mendampingi supaya mengaudit LRT yang berjalan,” tuturnya. (PI)
Baca Juga :  Permohonan Pengujian Judicial Review UU Pers di MK Harus Ditolak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here