Kepala BPPRD Lubuklinggau Bungkam, Terkait Hasil Audit BPK

SumateraPost.co, LUBUKLINGGAU – Kepala badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah (BPPRD) kota Lubuklinggau “Bungkam” terkait Laporan Hasil Pemerikasan (LHP) Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumsel yang menemukan Kelebihan Pembayaran Hotel atas belanja perjalanan dinas tahun 2019.

Pelaksanaan perjalanan dinas di pemerintah kota Lubuklinggau dilaksanakan dengan mekanisme dimana pejabat daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNS/PPT yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah dari Pemerintah yang berwenang yang menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) atau Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD).

Biaya perjalanan dinas terdiri dari uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan uang representasi. Untuk biaya perjalanan dinas luar daerah, biaya penginapan dan biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya rill (at cost) yang dikeluarkan oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi darat, laut, udara termasuk diantaranya pembelian tiket penerbangan.

Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas perjalanan dinas berupa bukti pengeluaran untuk biaya transportasi yang terdiri atas tiket pesawat dan boarding pass, tiket travel, serta kuitansi penginapan.

Kelebihan pembayaran tersebut terlihat dari LHP BPK tahun anggaran 2019 kota Lubuklinggau dengan Nomor 46.A/LHP/XVIII.PLG/06/2020. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Lubuklinggau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp 19.629.562,00.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada 8 Hotel, diketahui terdapat 16 orang pegawai yang tidak menginap di hotel. Konfirmasi lebih lanjut pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, mengakui hasil konfirmasi dari hotel tersebut. Dengan demikian bukti pertangungjawaban biaya penginapan tidak sesuai dengan sebenarnya.

Atas audit BPK tersebut, pihak wartawan mengkonfirmasi kepada Kepala BPPRD kota Lubuklinggau Tegi Bayuni melauli pesan Aplikasi WhatsApp dengan Nomor 0813-7306-xxxx. Rabu (6/1/2021). Namun Tegi Bayuni, Bungkam atau enggan memberikan penjelasan kepada wartawan terkait hasil audit BPK tersebut.
(Hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here