Ketua GERHANA “Usut Dugaan Setoran Di Kecamatan STL Ulu Terawas”

0

SumateraPost, Musi Rawas – Terkait pemberitaan Media Sumaterapost Sebelumnya dengan Judul “Kelurahan Dan Desa Setor Uang di Kecamatan STL ULU Terawas, Benarkah?”. Memantik beragam komentar dari berbagai kalangan masyarakat, salah satunya Ketua LSM GERHANA

(Gerakan Hati Nurani Rakyat), Frans Sembiring.

Diterangkan Frans Sembiring jika memang benar ada setoran sejumlah uang kepada Pihak Kecamatan STL Ulu Terawas guna gelaran acara memeriahkan HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2019 sungguh tidak masuk akal.

Lanjut Bang Fran, sapaan akrab Ketua LSM Gerhana di tambah lagi, jika setoran tersebut dilakukan tanpa adanya keputusan Musyawarah dan mufakat terlebih dahulu antara pihak Kecamatan dengan Lurah dan Kepala desa yang ada dalam wilayah kecamatan STL ULU Terawas.

Termasuk jika jumlah setoran yang di tentukan tersebut tanpa adanya payung hukum yang jelas baik di Atur Oleh Perpres (Peraturan Presiden), Permen(Peraturan Menteri), Pergub (Peraturan Gubernur) maupun Perda (Peraturan Daerah) dengan tidak adanya payung hukum yang jelas bisa di kategorikan setoran tersebut tindakan PUNGLI (Pungutan Liar).

Baca Juga :  Pemkab Muba Libatkan KUD dan Pelaku UMKM

karena Menurutnya, definisi Perbuatan PUNGLI (Pungutan Liar) adalah permintaan sejumlah uang oleh Lembaga Negara atau Pemerintah tanpa ada payung hukum yang jelas demi Keuntungan Pribadi atau Golongan tertentu.

“Ya kalau setoran tanpa musyawarah dan aturan payung hukum yang jelas menurut saya itu kuat dugaan Pungli, masa kecamatan tidak ada Anggaran untuk acara sebesar HUT RI,” tegas Bang Frans dikediamannya, rabu (12/2/20).

Di tambahkan Bang Frans, untuk membuktikan perbuatan setoran tersebut benar melanggar hukum atau tidak perlu penyelidikan yang mendalam dari Instansi terkait dalam hal ini untuk Interen Pemerintah yaitu Inspektorat maupun pihak Aparatur Hukum yang berwenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

Instansi terkait baik itu Inspektorat atau Aparatur Hukum lainnya diminta segera mengusut tuntas tentang kebenaran termasuk menyelidiki dugaan Pungli tersebut agar tidak menjadi isu panas di tengah masyarakat.

“Kalau harus nunggu Kepala Desa melapor secara resmi dan tertulis terlebih dahulu baru Inspektorat bertindak, tentu mana beranilah mereka. Usut dan dibuat terang ajalah biar enak,” pinta Frans dengan Logat Medannya.

Baca Juga :  Ini Jadwal Safari Dakwah Ulama Palestina di Muba

Pungkas Bang Frans, sejatinya pemberantasan PUNGLI di Indonesia telah menjadi perhatian sangat serius Presiden RI, untuk itu maka di bentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI) yang diatur Oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016.

“Aneh juga saya di Zaman keterbukaan ini, apalagi kan sudah ada SATGAS Pungli, kok masih berani minta setor-setor gitu,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here