Ketua Umum Awni Mendukung dan Ikut Menggiring Proses Kasus Pers Plat Merah

Sumaterapost co РTerkait pemeriksaan Pejabat Publik Kota Pagaralam, atas dugaan tindak pidana dalam kasus ujaran melalui media sosial, tentang pers pelat merah beberapa waktu lalu, membuat Ketua Umum Aliansi Wartawan Nasional Indonesia Rosyid Wijaya S.I.Kom memanas. Senin, 25/01/2021

” Saya mengutuk keras serta mengecam bagi siapapun orang yang menghina serta melecehkan profesi seorang jurnalis,.” Cetus Rosyid Wijaya.S.I.Kom Ketua Aliansi Wartawan Nasional Indonesia

Sebagai seorang jurnalis, lanjut harus bersikap Independen yang sudah diatur dalam undang-undang 40 tahun 1999 tentang pers.

Baca Juga :  TNI-Polri Dikerahkan Untuk Membantu Korban Yang Kebanjiran, Ini Membuktikan Bahwa Negara Hadir

” Kalau memang dari hati nuraninya adalah seorang insan pers ataupun jurnalis, harusnya bersikap Independen dan mendukung sesama profesi jurnalis dalam kasus yang sedang berjalan ini,.” Ucap Rosyid Wijaya.S.I.Kom Kepada Rekan – Rekan Media Via Telepon

ia menambahkan, bahwa mendukung sepenuhnya atas laporan dari wartawan dan akan selalu mengikuti proses perkembangan kasus dugaan ujaran ini.

” Sekarang kita berbicara tentang profesi bukan organisasi, yang melaporkan kasus ini Salah Satu Ketua DPC AWNI Kota Pagaralam dan Saya mendukung Akan terus mengikuti proses kasus ini, karena ini menyangkut profesi bukan organisasi, ” Kata dia.

Baca Juga :  Tim Gabungan Polres Tolikara dan BKO Brimob Gegana Berhasil Amankan Miras Jenis CT

Ketua Umum Aliansi Wartawan Nasional Indonesia Rosyid Wijaya S.I.Kom menegaskan, kedepannya meminta kepada seluruh insan pers dan media yang ada dimanapun untuk membangun sikap solidaritas dan kepedulian yang tinggi dengan rekan sesama profesi, dengan mendukung dan menggiring kasus yang sedang berjalan di Pagaralam, yang terjadi antara wartawan dan Pejabat Publik.

Baca Juga :  Kasus IRT Lempar Pabrik Rokok, Polri: Sudah Dimediasi 9 Kali Tapi Gagal

” Sikap solidaritas yang tinggi peduli dengan rekan satu profesi itu wajib, jadi jangan sampai profesi kita dilecehkan apapun itu bentuknya dan siapapun itu orangnya. Dalam perkara ini seharusnya pejabat publik memahami bahwa media menjadi pilar demokrasi ke empat di Indonesia setelah ekskutif, legislatif dan yudikatif, ” Tegasnya.

Laporan : Sahrul
Sumber : Gatot

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here