Sumaterapost.co | Langkat – Aksi unjukrasa oleh massa gabungan mahasiswa dan masyarakat di Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada 10 Januari 2022 lalu, yang menuding Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, telah gagal membangun daerahnya, dinilai sarat kepentingan politik.
Hal ini dikemukakan, Putra Nanda, salah seorang pengamat pembangunan Kabupaten
Langkat, saat dimintai tanggapannya oleh wartawan di Kota Stabat, Kabupaten Langkat, Selasa, (11/01/2022) sore.
Menurutnya, berbagai tudingan miring seperti tidak terwujudnya pembangunan, tingkat kesejahteraan masyarakat yang stagnan, tidak maksimalnya pemanfaatan potensi daerah dan sumber daya alam, serta merajalelanya praktik KKN di Kabupaten Langkat, jelas sangat tidak relevan.
Apalagi berbagai penilaian negatif atas kinerja Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, justru tidak didukung oleh data yang valid dan otentik, melainkan hanua sebatas penilaian pribadi yang terkesan subjektif.
“Saya menilai, Terbit Rencana Perangin sudah maksimal menjalankan kinerja dan amanah jabatan sebagai Bupati Langkat. Makanya saya berani katakan, demo kemarin itu nuansa politiknya sangat kental. Seakan ada upaya untuk membangun kebencian dan opini negatif publik,” ungkap Nanda.
Dia mengatakan, untuk menentukan berhasil atau tidaknya seorang kepala daerah menjalankan roda pemerintahan, ditentukan beberapa indikator. Salah satu diantaranya ialah realisasi program kerja sesuai dengan pencanangan visi dan misi sebelum menjabat.
Meskipun beberapa program Pemerintah Kabupaten Langkat yang belum terealisasi secara maksimal, semisal peningkatan kualitas infrastruktur, namun sejumlah program strategis tetap berjalan sesuai dengan rencana dan rancangan yang telah disusun.
Padahal menurut Nanda, Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, sangat serius membangun sektor pariwisata dan kesehatan, memberantas penyakit masyarakat terutama kejahatan narkoba, penegakan perda, hingga penertiban sektor usaha yang tidak ataupun belum memiliki izin resmi demi mendongkrak nilai pendapatan daerah.
Bahkan kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, serta Dinas Kelautan dan Perikanan, dinilai cukup baik.
“Memang untuk membangun suatu daerah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi periodeisasi kepemimpinan Bupati Langkat masih berjalan, sehingga belum dapat dinilai apakah programnya berhasil atau tidak. Saya kira juga, penegak hukum harus jeli menyikapi tudingan-tudingan negatif tadi,” terang Nanda. (andi)
