Kodam I/BB Tertibkan Aset di Binjai, Ini Kata Kuasa Hukum Pengelola

SumateraPost, Binjai – Kodam l/Bukit Barisan melaksanakan eksekusi pengosongan lahan seluas 3.028 meter persegi, yang diklaim sebagai aset TNI AD, di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utata, Kamis (12/11/2020).

Eksekusi melibatkan gabungan prajurit TNI dari Kodim 0203/Langkat, Yon Arhanud 11/WBY, dan Subden POM I/5-2 Binjai, serta disaksikan Staf Hukum Kodam l/Bukit Barisan, Mayor HP Butarbutar, Pasi Intel Kodim 0203/Langkat, Kapten Arm Defrinal, Camat Binjai Timur, Ardiansyah Pohan, dan Kapolsek Binjai Timur, Iptu J Pardede.

Dalam kegiatan itu, prajurit TNI menertibkan bangunan dan seluruh perkakas di dalamnya, untuk selanjutnya diangkut menggunakan truk TNI dan diamankan menuju Mako Yon Arhanudse 11/WBY.

Menariknya, pengelola salah satu warung makanan, yang bangunan tempat usahannya menjadi objek ekskusi, sempat terlihat marah dan berupaya menghalang-halangi tugas prajurit TNI.

Namun prajurit TNI tetap tidak bergeming, dan melanjutkan tugas mereka menertibkan bangunan, mengangkut dan mengamankan seluruh perkakas ke dalam truk, serta mendirikan plang kepemilikan atas lahan tersebut.

Staf Hukum Kodam l/Bukit Barisan, Mayor HP Butarbutar, mengakui, eksekusi pengosongan lahan tersebut dilakukan pihaknya sebagai bagian dari upaya pemurnian pangkalan dan pengamanan aset TNI AD di wilayah teritorial Kodam I/Bukit Barisan.

“Eksekusi ini sudah sesuai proses hukum yang berlaku,” ucapnya, singkat.

Sementara itu, perwakilan LBH Medan, Muhammad Ali Nafiah Matondang SH, selaku kuasa hukum pengelola lahan atau pihak yang selama ini mengklaim sebagai pemilik lahan seluas 3.028 meter persegi itu, menyayangkan eksekusi pengosongan oleh Kodam I/Bukit Barisan.

Pasalnya dia menilai, eksekusi tersebut dilakukan tidak memiliki dasar hukum. Apalagi menurutnya, sang klien, yakni Sudarmadji dan Kartono, memiliki hak alas yang resmi atas lahan tersebut.

“Kami anggap, ekskusi lahan hari ini tidak jelas. Tidak memiliki dasar hukum. Tindakan inipun sarat pelanggaran hukum dan HAM,” ujar Ali Nafiah.

Secara khusus dia pun mendesak Kodam l/Bukit Barisan memperlihatkan bukti hak alas resmi atas lahan yang menjadi objek eksekusi pengosongan.

“Kami yakin, klien kami pemilik hak alas yang sah. Hal ini sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor: 7/HM/LR/1969 tanggal 28 April 1969, yang ditandatangi Gubernur Sumatera Utara saat itu, Maraden Silalahi,” terang Ali Nafiah. (andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here