Komisi IV DPRD Jabar, Situ Cibereum Bisa Digali dan Dikelola Menjadi Objek Wisata

SumateraPost – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) melihat ada potensi besar dari Situ Cibereum, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dikembangkan menjadi objek wisata yang lebih besar. Apalagi, air di situ tersebut belum tercemar limbah.

“Belum terkontaminasi dengan polusi,” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Imam Budi Hartono, saat meninjau Situ Cibereum, Kecamatan Tambun Selatan yang ditutup pagar, Senin (13/1/2020).

Imam mengatakan, Situ Cibereum bisa digali dan dikelola menjadi objek wisata. Sehingga bisa mengangkat perekonomian warga sekitar.

“Di sekitar situ ini tidak ada pabrik. Ini bagus ya. Jadi tidak ada polusi. Kalau ini dikelola dan dikembangkan, bisa menghidupkan ekonomi kreatif yang ada di sini,” katanya.

Kondisi Situ Cibereum, kata Imam, lebih baik ketimbang Situ Rawakalong yang berada di Depok. Ada beberapa kelebihan dari situ yang berlokasi di Desa Lambangsari dan Desa Lambangjaya tersebut.

Seperti akses yang mudah, kondisi air yang masih terjaga dan lainnya. Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadikan Situ Cibereum sebagai objek wisata agar dikelola dengan baik.

“Kebijakan anggaran di bawah kepemimpinan (Gubernur Jabar) Ridwan Kamil memang luar biasa. Perhatian gubernur untuk pembangunan objek wisata memang besar,” katanya.

“Seperti di Depok ada Situ Rawakalong. Biayanya tahun kemarin Rp4,2 miliar. Dan, sekarang 2020 lebih besar lagi anggarannya menjadi Rp81 miliar. Nah kalau Situ Cibereum dibuat seperti Rawakalong akan sangat menarik sekali,” lanjutnya.

Untuk mewujudkan itu, selain ke Pemerintah Provinsi Jabar, komisi IV juga akan berkoordinasi dengan pihak pengembang Grand Wisata. Karena perumahan tidak diperbolehkan menutup akses warga, terlebih hingga membuat terisolir.

“Kita akan coba berkoordinasi. Baik dengan kementerian karena ini aset pemerintah pusat, Dinas Sumber Daya Air di provinsi dan memanggil pihak-pihak terkait. Seperti pengembang Grand Wisata,” ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Jamari Tarigan mengatakan, beberapa situ di Kabupaten Bekasi akan diambil alih oleh pemerintah provinsi untuk pengelolaannya. Termasuk Situ Cibereum.

“Ya contohnya seperti yang di Depok. Jadi nanti untuk penganggaran, DED dan fisik menjadi kewenangan provinsi. Pengelolaannya oleh Pemerintah Jawa Barat, tapi aset tetap milik pemerintah pusat,” ungkapnya.

Untuk pengelolaannya akan melibatkan stakeholder setempat. Seperti Karang Taruna, BUMDes dan Pokdarwis.

“Mudah-mudahan ini segera terealisasi. Karena tadi salah satu anggota dewan mengatakan akan datang lagi ke sini (Situ Cibereum) tahun 2021 dan semuanya harus sudah selesai,” ungkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here