KPK Dalam Melakukan Penyadapan, Penyitaan dan Penggeledahan Tidak Perlu Ijin Dewas

SUMATERA POST – PRINGSEWU – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan KPK dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tak perlu mengajukan izin ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. MK mengabulkan sebagian gugatan uji materiil UU KPK hasil revisi dalam perkara nomor 70/PUU-XVII/2019. Gugatan itu diajukan Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof Fathul Wahid dkk.

Dalam putusannya, MK menyatakan KPK dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tak perlu mengajukan izin ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK hal tersebut diputusan di ruang sidang, Jakarta, Selasa (4 Mei 2021).

MK menyebut seluruh kewenangan Dewas KPK memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang diatur di UU KPK hasil revisi harus dinyatakan inkonstitusional.

Baca Juga :  Kerjasama SMSI - UPDM, Perusahaan Pers Pilih UKW Berbasis Undang-Undang Pers

Kewenangan Dewas KPK dalam pemberian izin tersebut sebelumnya diatur di Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) UU KPK hasil revisi. “Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK, Anwar Usman, saat membaca putusan di ruang sidang.

Lebih lanjut Anwar menyampaikan bahwa “Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga :  Puan Minta Petugas Tegas Tapi Humanis Saat Hadapi Warga yang Nekad Mudik Lebaran

Keputusan MK mencabut kewenangan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tersebut karena Dewas bukanlah aparat penegak hukum. MK berpendapat kewenangan pemberian izin yang dimiliki Dewas merupakan bentuk tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan hal Tersebut maka Dewas tidak berwenang terlibat dalam proses penegakan hukum (pro justitia) seperti pemberian izin.
“Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan pimpinan KPK dan karenanya tidak memiliki kewenangan terkait pro justitia,” ujar Hakim Aswanto saat membacakan pertimbangan hukum.

Baca Juga :  Jelang Hari Raya, PWI Ingatkan Anggota dan Pengurus Tidak Meminta THR

Aswanto mengatakan bahwa di dalam negara hukum tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apa pun terhadap institusi hukum termasuk di dalamnya tidak boleh ada lembaga yang bersifat ekstra yudisial yang diberikan kewenangan yudisial.

MK juga berpendapat bahwa upaya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan KPK tetap harus terkontrol. Sehingga upaya paksa dalam penegakan hukum tersebut tetap mengacu pada KUHAP.
ADVERTISEMENT. KPK hanya perlu memberitahukan upaya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan kepada Dewas dalam waktu maksimal 14 hari kerja, tanpa perlu ijin terlebih dahulu ke Dewas. (doy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here