KPU Labusel : Paslon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 Tidak Hadir Tanpa Keterangan

SumateraPost – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bakal memberi sanksi kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak hadir saat pelaksanaan debat publik yang dilaksanakan pada hari ini tanpa ada surat pemberitahuan.

Saat di sela akhir acara tim Aliansi Komunikasi Wartawan mengkonfirmasi terkait sanksi ketidakdatangan paslon nomor urut 3, Divisi Perencanaan,Data dan Informasi KPU Labusel Saipul Bahri Dalimunthe A.Md, Di Dampingi oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Labusel Novrizal Harahap dan Divisi hukum dan pengawasan Iwan Dana S.H. mengatakan sanksi yang diberikan berupa tidak ditayangkan visi dan misi calon tersebut pada media cetak dan elektronik.

Divisi SDM dan Parmas Novrizal juga menambahkan dasar hukum penyusunan tatib adalah PKPU Nomor 4 Tahun 2017 yang sudah diubah menjadi PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Terkait sanksi bagi paslon tidak mengikuti debat publik, diatur pasal 22 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 menyebutkan, dalam hal pasangan calon secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, pasangan calon dikenai sanksi.

Sanksi tersebut berupa, akan diumumkan oleh KPU Kabupaten bahwa pasangan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka dan tidak ditayangkannya sisa iklan pasangan calon yang bersangkutan terhitung sejak pasangan calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.

Namun sanksi tidak diberikan jika pasangan calon bupati dan wakil bupati boleh tidak hadir dengan alasan dan keterangan yang jelas. sedang melakukan ibadah umroh dan sakit yang dilengkapi surat dari intansi terkait.”tutupnya.

(H. Harahap)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here