Lalai, Sekretariat DPRD Binjai Picu Kerugian Daerah Rp 500 Juta

0

SumateraPost.co, Binjai – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai dinilai melakukan kelalaian dalam menghitung pembayaran tunjangan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kota Binjai masa bakti 2014-2019, hingga menyebabkan kerugian keuangan daerah senilai lebih dari Rp 500 juta pada tahun anggaran 2017.

Nilai kerugian fantastis tersebut muncul karena disebabkan beberapa faktor. Salah satunya ialah adanya dugaan kelalaian Bagian Anggaran Sekretariat DPRD Kota Binjai dalam menyampaikan surat pemberitahuan perihal perubahan perhitungan dana operasional (DO) pimpinan dewan menurut perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Binjai.

Dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 62/2017, tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, yang menetapkan status Kota Binjai sebagai kota kecil.

Selain itu, kerugian keuangan daerah turut disebabkan adanya dugaan ketidakcermatan Bendahara Sekretariat DPRD Kota Binjai dalam melakukan pengendalian membayar dan memverifikasi anggaran operasional pimpinan DPRD Kota Binjai.

Bahkan ada pula dugaan Kasubag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Binjai belum otimal dalam mengendalikan, serta mengawasi penyaluran tunjangan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kota Binjai.

Atas dugaan kelalaian tersebut, menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran tunjangan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kota Binjai sebesar lebih dari Rp 569 juta.

Rincian kelebihan tunjangan penghasilan itu meliputi, tunjangan komunikasi insentif (TKI) sebesar lebih dari Rp 456 juta, tunjangan reses sebesar lebih dari Rp 78 juta, dana operasional pimpinan dewan sebesar lebih dari Rp 30 juta, dan tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Binjai sebesar lebih dari Rp 3 juta.

Hal tersebut secara umum tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai tahun anggaran 2017, yang diterbitkan pada 21 Mei 2019.

Dalam laporan tersebut dinyatakan pula Sekretaris DPRD Kota Binjai memang kurang cermat dan teliti dalam memahami Permendagri Nomor: 62/2017, sehingga menyebabkan Kota Binjai mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp 500 juta.

Di sisi lain, dalam LHP yang sebelumnya telah ditembuskan kepada Pemerintah Kota Binjai dan DPRD Kota Binjai, pihak BPK RI turut merekomendasikan kepada Walikota Binjai agar melakukan tiga langkah strategis.

Ketiganya langkah itu antara lain, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih cermat dalam menghitung kemampuan keuangan daerah, meminta Sekretaris DPRD Kota Binjai cermat dan teliti dalam mengendalikan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kota Binjai, termasuk menarik kelebihan bayar senilai lebih dari Rp 500 juta untuk disetorkan kembali ke dalam kas daerah, serta meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atau Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk mengusulkan penetapan kerugian daerah dengan nilai yang sama.

Sangat disayangkan, Sekretaris DPRD Kota Binjai, Putri Syawal Sembiring, gagal ditemui wartawan di ruang kerjanya, meskipun sudah dua kali coba untuk dimintai keteramgannya terkait persoalan itu, yakni pada Jumat, 20 Maret, dan Kamis, 26 Maret 2020.

“Bu Sekwan nggak ada di ruangan. Dia lagi di luar. Besoklah coba datang lagi, mana tahu ketemu. Atau kalau memang punya kontaknya bisa telepon langsung,” ungkap salah seorang ASN pria yang berdiri berada tepat di depan Ruang Sekretaris DPRD Kota Binjai, Kamis (26/03/2020) siang. (andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here