Laporkan Jurnalis Ke Polres, Oknum Kades Menuai Kecaman Karena Dianggap Tidak Paham UU Pers

SumateraPost – Laporan Kepala Desa (Kades) Meranti Paham (Marpah), Kecamatan Panai Hulu, Sugeng Hariyanto ke Polres Labuhanbatu, Sumatera Utara, menyeret nama wartawan terkait pencemaran nama baik dirinya dinilai mematikan kemerdekaan wartawan.

Forum Pers Independen Indonesia (FPII) mengecam tindakan Kades Marpah tersebut.

Ketua FPII Wilayah Labuhanbatu Raya Marhite Rajagukguk menilai bahwa tindakan Kades Marpah melaporkan wartawan ke polisi melanggar Mou antara Dewan Pers dengan Polri.

” Sesuai dengan MoU antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan,” tegas Marhite, Kamis (08/04).

Baca Juga :  Husni Mustafa: Jemaah Calon Haji Jangan Khawatir, Komisi VIII DPR RI Perjuangkan ONH Sama Tahun Lalu

Dijelaskannya, dalam Mou antara Dewan Pers dengan Polri Pasal 4 ayat 2 disebutkan pihak kedua (Polri) apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke pihak kesatu (Dewan Pers) maupun proses perdata.

Tim Forum Pers Independen Indonesia (FPII) dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan Hendra Harahap juga menyayangkan tindakan Kades Marpah yang berusaha mempidanakan wartawan terkait soal pemberitaan tersebut. Menurutnya, dalam pemberitaan wartawan yang dilaporkan Kades jelas ada narasumber.

Baca Juga :  Musda ke IX PC PPM Karo Sah di Bawah Pimpinan Alberto S. Pandia

” Terkait persoalan pemberitaan dan merasa dirugikan nama baiknya sebaiknya gunakan hak jawab sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Atau menyurati/melaporkan media tersebut ke Dewan Pers. Jangan terus berusaha mempidanakan seorang insan pers, apalagi dalam berita itu jelas ada narasumbernya,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa Kades Marpah telah bertindak menghalang-halangi kemerdekaan pers seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Seharusnya, katanya, Kades Marpah itu memahami Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Baca Juga :  Aceh Sepakat Serahkan Bantuan Kepada Penderita Tumor Ganas

Sebelumnya, Kades Marpah Sugeng Haryanto melaporkan sejumlah wartawan ke Polres Labuhanbatu dengan tuduhan pencemaran nama baik. Wartawan yang dilaporkan tersebut dianggap telah memfitnah atas pemberitaan dugaan pungli proses penyaluran bansos COVID-19 berupa paket sembako dari Pemprovsu 2020.

Sugeng Haryanto saat dihubungi terkait perihal ini lebih memilih diam tidak bersedia memberikan tanggapan.

(H H.R.P )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here