Lebih Setengah Tahun Kades & Perangkat Kabupaten Karo Belum Terima Gaji

Sumaterapost.co, Tanah Karo – Ditengah masa Pandemi Covid-19 pelayanan Pemerintah Desa dan jajarannya meningkat , Baik dalam pemutusan mata rantai Virus yang sedang mewabah ditambah dengan memvalidasi data penerima bantuan, menyalurkan bantuan, baik bantuan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Senin (13/07/2020)

Namun sangat disayangkan sebagai pilar terdepan di tingkat desa yang dituntun dengan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat dan memiliki tanggung jawab kepada keluarga masing – masing harus berlapang dada disebabkan ,Hak-hak mereka berupa honor/gaji selama 7 bulan baik untuk kepala desa dan perangkatnya maupun BPD dan anggotanya, sejak bulan Januari sampai dengan Bulan pertengahan bulan Juli 2020 ini , belum mereka terima hingga saat ini.

Hal ini terungkap dari keluh kesah beberapa kepala desa di 17 kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten Karo kepada awak media saat memonitor penyaluran bantuan beberapa hari terakhir .

Salah seorang Kepala Desa didampingi dengan perangkatnya mengatakan bahwa sudah tujuh bulan ini belum menerima gaji. “ sudah 7 bulan sejak January sampai dengan Juli 2020 ini, gaji kami baik kepala Desa, BPD dan perangkat belum cair.

” Terkadang kami merasa tidak enak juga, sebab, uang dana desa untuk bantuan ke warga berupa BLT DD, kami salurkan ke warga sementara kami sendiri tidak boleh menerima dana bantuan dana tersebut. Tapi apa hendak di kata, memang seperti itulah aturannya.” Keluh salah satu Kades yang enggan menyebutkan namanya.

Senada dengan hal tersebut, beberapa kepala desa di Kecamatan lain juga mengeluhkan hal sama. Persoalan yang mereka hadapi pun sama belum menerima gaji selama tujuh bulan, padahal gaji tersebut sangat mereka harapan terutama untuk menghadapi keperluan tahun ajaran baru ini hari .

Adapun harapan kepala desa di kabupaten Karo agar para pengambil kebijaksaan baik di tingkat pusat, Provinsi dan kabupaten kiranya dapat memperdulikan kesejahteraan mereka sehingga hak-hak mereka dapat dengan segera mereka terima.

Ketika hal ini kami konfirmasikan kepada salah seorang camat dalam wilayah kabupaten Karo melalui jaringan seluler, beliau membenarkan hal tersebut dan tidak tahu pasti apa penyebabnya.

Padahal usulan-usulan kades telah kami sampaikan DPKAD Kabupaten, namun hingga saat ini belum juga ada titik terangnya ujar pak camat yang tidak mau sebeutkan jati dirinya kepada wartawan .

Kadis Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD ) Abel T Tarigan ketika di konfirmasi wartawan , Senin 13/07/2020 membenarkan hal tersebut.

” Memang ada perubahan alokasi anggaran , termasuk dan transfer ke daerah dan dana desa , akibat refokusing APBN dan dampaknya berubah semuanya sampai ke APBD , begitu juga dengan ADD yang mengambil honor kades dan perangkat ,” Terang Abel Tarigan Singkat.

Dan ini semua harus dilakukan perubahan perbub yang mengatur honor dan sekarang lagi di fasilitasi propinsi dan itulah dasar penyaluran honor itulah gambaran sederhananya, tutupnya mengakhiri./(Mawar Ginting)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here