Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Berfungsi Sebagai Pengawas Independent

Brebes SumateraPost.co – Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) sebagai pengawas Independent (UU No.6 tahun 2014 tentang desa ) ikut mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan Anggaran Desa yang mengalami kenaikan cukup signifikan mulai tahun ini. Profesionalisme pengelolaan anggaran desa mulai dari perencanaan, serapan anggaran, hingga pelaporan berpotensi menjadi masalah.

Jika Aparatur Desa tidak memahami betul sistem dan mekanisme penggunaan anggaran dengan mengacu pada regulasi yang ada, maka dikhawatirkan banyak penggunaan anggaran yang tidak tepat.

Menurut Ketua Badan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Badan Pengurus Kabupaten (BPK) wilayah Brebes Jawa Tengah Ali Tajudin,SH.MH,MM kepada SumateraPost.co mengatakan bahwa saat ini LCKI sedang menjalin komunikasi terkait dengan pola penggunaan Anggaran Dana Desa, yang pada tahun 2015 naik secara signifikan, nantinya LCKI akan ikut mengawasi dengan melakukan konfirmasi terkait anggaran pembangunan desa, hal ini kami lakukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang mungkin terjadi, baik unsur kesengajaan maupun ketidaktahuan”. Belum lama ini.
Lanjut Ali Tajudin, LCKI berpendapat,ada tiga poin yang harus di perhatikan terkait anggaran desa.
Petama:Sumber Daya Manusia(SDM) , SDM Daerah harus di perbaiki, untuk bisa mengelola anggaran desa yang melimpah tahun ini, hal ini sangat erat berkaitan dengan indexs korupsi Indonesia yang masih tinggi dan birokrasi yang belum efesien. Kedua yaitu Perlunya pendampingan. Pemerintah pusat harus memberikan pendampingan bagi desa untuk memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya Manusia(SDM).Ketiga Pengawasan. Pengawasan perlu di lakukan bukan hanya penyerapan anggaran, tetapi kualitas bentuk pembangunan juga harus di pantau, dan jika poin itu di lakukan maka efeknya bagi perekonomian desa akan positif dan mendukung ekonomi nasional.

Baca Juga :  Cegah Penyebaran Corona, Operasi Yustisi Gencar Dilaksanakan di Wilayah Pucangsawit

Seperti di ketahui, Untuk memenuhi amanat Undang Undang (UU) no 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa telah mendapatkan anggaran yang melimpah tahun ini, alokasi anggaran dana desa naik signifikan Rp11,7 triliun menjadi Rp20,8 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan [RAPBN-P] tahun 2015. Tio(R)

Lanjut Ali Tajudin menambahkan selanjutnya mengharapkan untuk diwilayah kabupaten Brebes bisa bekerjasama dalam pantauan pengelolaan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD 2 Kqbupaten,APBD 1 Propinsi dan APBN.Dari semua pihak saling sinergitas.(sugiarto).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here