Lima Tahun Menjabat Kades, Tidak Pungut PBB Terhadap Warganya

JAWA BARAT, SumateraPost.co – Kepala Desa Kiajaran Kulon (Kuwu) Abu Darda.S.Ag yang akan mengakhiri jabatannya pada tanggal 6 Januari 2021 mendatang. Namun belakangan ini muncul kritikan pedas dari Netizen grup “Aspirasi Wong Kiajaran Kulon” yang beranggotakan sekitar 650 orang yang merupakan warga Desa Kiajaran Kulon itu sendiri.

Pro dan kontra selama memimpin sebagai Kepala Desa merupakan dinamika dalam kehidupan, ke tidak puasnya masyarakat dari hasil pembangunan yang dicapai hal yang wajar. Akan tetapi bagi yang merasa puas dengan kinerja Kepala Desa beserta pamongnya tidak sedikit yang mengacungkan jempol.

Hasil pantauan sumaterapost.co dilapangan menyebutkan, berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber masyarakat. Selama kepemimpinan Kuwu Abu Darda sangat memuaskan, hal itu dilihat dari hasil pembangunan yang bersumber dari Dana Desa cukup berhasil. Insfratruktur yang dibangun secara bertahap sesuai dengan program perencanaan desa.

Selain itu justru selama 5 tahun kepemimpinan Kuwu Abu Darda, meringankan masyarakat dalam hal membayar pajak Bumi dan Bangunan. Selama 5 tahun terakhir warga masyarakat di bebaskan membayar PBB, semua ditanggung oleh Pemerintahan Desa. Kecuali bagi warga yang membutuhkan persyaratan mengajukan kredit bank ata menjual bidang tanahnya baru dikenakan membayar PBB.

Sektor lain dinilai berhasil yakni membangun kantor Balai Desa (Kuwu) sepanjang sejarah puluhan tahun baru dibangun gedung perkantoran Kuwu oleh Kepala Desa Abu Darda. ” Ini kan bukti nyata kinerja Kuwu Abu Darda berhasil membangun Insfratruktur yang baik meskipun belum semuanya dibangun” ungkap beberapa sumber masyarakat yang ditemui beberapa pekan silam.

Sekretaris Desa (Sekdes) Kiajaran Kulon Ridwan ketika dihubungi via WhatsApp membenarkan bahwa dalam kurun waktu kepemimpinan Kuwu Abu Darda terakhir ini tidak pernah memungut PBB terkecuali warga yang membutuhkan dokumen untuk keperluan kredit bank atau menjual sebidang tanahnya.

“Selama kepemimpinan Abu Darda 5 tahun terakhir tidak pernah memungut PBB terhadap masyarkat. Adapun untuk membayar PBB tersebut ditanggung oleh Kuwu dan dananya dari kantong pribadinya. Karena Kuwu Darda tidak mau memberatkan masyarakat terutama bagi masyarakat yang tidak mampu” ujar Ridwan Jumat hari (13/11/2020) melalui pamong Desa Lurah Ghozali.

Kuwu Abdi Darda dalam menjalankan pemerintahan meskipun dimasa – masa terakhir masih melaksanakan tugas nya yaitu membangun jalan Kalisema tahap sekarang pengerasan jalan yang telah diprogramkan pada tahun 2020 sesuai dengan pagu anggaran dilanjutkan pengecoran.

“Sekarang baru tahap pengerasan jalan mengingat kondisi jalan sangat labil, kemudian dilanjutkan dengan pengecoran. Pihak kami sangat merespon aspirasi masyarakat baik yang dituangkan melalui medsos maupun secara langsung. Agar tidak gagal paham kami mengharapkan urun rempug dengan pemerintahan desa jangan mengkritik hanya di media sosial” terang Ghozali. (Yad).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here