LKPJ Bupati Beri Catatan Kritis, Martin: Pansus Bukan Macan Ompong

SumateraPost. Pringsewu – Apresiasi kepada Pansus DPRD Pringsewu berkaitan tentang LKPJ Bupati Pringsewu, hal ini terungkap saat diskusi People Watch Corruption, Rabu (1/7) di PWC Pringsewu.

Martin Sofian, S.Kom, mengatakan, melihat beberapa catatan rekomendasi hasil Pansus LKPJ Bupati Pringsewu pada ABBD Pringsewu tahun 2019, perlu kita apresiasi kinerja Pansus LKPJ tersebut, “Berarti Pansus Bukan Macan Ompong” ujar Martin Sofian.

Karena Pansus memberikan catatan kritis rekomendasi sesuai dengan apa yang dirasakan Rakyat Pringsewu, diantaranya, pada bidang perikanan, perhubungan, bidang olah raga, penataan pasar tradisional, bidang sosial, pu dan hampir semua bidang ada catatan khusus yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Martin mengungkapkan, tentang penyerapan anggaran dari pusat diketahui dari hasil catatan pansus, kurang maksimal penyerapan anggaran dari pusat, berarti ini kurangnya kinerja para OPD di Kabupaten Pringsewu, jika saja para OPD piawai dalam menjemput bola, maka akan maksimal dalam melaksanakan pembangunan, karena anggaran di pusat itu untuk berbagai sektor sangat melimpah. Jika hanya mengandalkan APBD saja maka hasil pembangunan ya stagnan, tidak ada perubahan yang dignifikan, Ujar Martin.

Sementara itu Hi. Beni Benyamin Beno, mengatakan, tepat apa yang menjadi catatan Pansus DPRD Pringsewu, mengenai kualitas pembangunan terindikasi tidak maksimalnya pengawasan oleh PU itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan tanggung jawab moral terhadap pengusaha, beda jika para pengusaha asli putra Pringsewu, akan muncul tanggung jawab secara moral.

Dari catatan rekomendasi Pansus terilhat di beberapa sektor perikanan misalnya, peningkatan PBI, dengan harapan Kabupaten Pringsewu menjadi sentral perikanan di Propinsi Lampung, dan menjadi tempat studi banding dari berbagai daerah.

Sementara pada Dinas Pasar diharapkan agar restrubusi daerah menggunakan sistem barkot, agar mudah diakses oleh seluruh masyarakat sehingga mempermudah pengawasan dalam restribusi secara terukur.

Di sektor Pendidikan , master plannya belum jelas, diharapkan, agar ke depan kabupaten Pringsewu memiliki arah yang jelas.

Dalam diskusi terbatas yang di hadiri beberapa elemen, berharap, Pemda Pringsewu, menindaklanjuti hasil rekomendasi Pansus LKPJ secara Serius, dan PWC meminta agar Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD jangan hanya mengandalkan pada retribusi pajak saja.
PWC menyarankan agar kedepan Pemda harus bisa mengelola potensi-potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Pringsewu, bila perlu dirikan BUMD, karena dibanding daerah lain Kabupaten Pringsewu sangat tertingal keberadaan BUMD.(ndy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here