Sumaterapost, Aceh Utara – Direktur Pengawas Teritorial (Dirwaster) Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L.KPK) Provinsi Aceh, Drs Amiruddin Ar, mengecam keras atas keberangkatan puluhan Geuchik bersama aparatur dari berbagai Desa di Kecamatan Tanah Jambo Aye Aceh Utara yang mengikuti Observasi Luar (OL) ke Bukit Tinggi Sumatera Barat dimasa pandemi covid-19 yang semakin meningkat.
Saat ditemui sumaterapost.co
mengatakan ditengah minimnya persentase vaksinasi di Kecamatan Tanah Jambo Aye dan berbagai persoalan lainnya di masyarakat, puluhan geuchik di wilayah itu malah berangkat ke luar daerah.”Sebagai Dirwas L.KPK provinsi Aceh, kami mengecam keras atas keberangkatan puluhan Geuchik ke Sumatera Barat pada, Jumat (01/10) malam. Mereka pergi melalui perjalanan darat yang di koordinir oleh Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) dan Forum Geuchik setempat,” kata Amiruddin Minggu (3/10/21.)
“Seharusnya Geuchik lebih peka terhadap wabah covid-19 dan kondisi ekonomi masyarakat dalam keadaan sekarat akibat pendemi, disamping itu juga kondisi anggaran dana desa sedang kalang kabut akibat recofusing. Kenapa anggaran untuk padat karya tidak ada. tapi untuk kegiatan Observasi Luar daerah tetap dianggarkan. Bahkan informasi yang kami terima /desa mencapai Rp 30 juta untuk 4 orang dan ada .15 juta untuk 2 peserta,” ungkap Amiruddin yang juga putra Kecamatan Jambo Aye.
Menurut Amiruddin, penggunaan Dana Desa untuk kegiatan OL atau Bimtek tidak tepat pada saat ini. Karena selain pada masa pandemi, juga diduga tak masuk dalam Musrenbang tahun 2021 dan itu bukan program prioritas selama pandemi covid-19.
“Dimana moral dan etika geuchik, mereka tega meninggalkan masyarakatnya dan berangkat keluar daerah, seharusnya sebagai pemimpin harus memiliki rasa malu dengan melihat kondisi ekonomi warganya yang sedang morat marit,” cetus Amiruddin.
Dirwas L.KPK Provinsi Aceh ini juga mempertanyakan ikhwal sikap Pemkab Aceh Utara dan Muspika Tanah Jambo Aye yang terkesan diam dan membiarkan atas keberangkatan para Geuchik ke luar daerah, ‘Muspika seharusnya meminta Geuchik fokus dulu terhadap persoalan di gampong, apalagi Tanah Jambo Aye persentase vaksinasi sangat minim, sampai saat ini belum mencapai 20 persen,” paparnya.
Sepertinya Geuchik di Kecamatan Tanah Jambo Aye mengabaikan intruksi Pemerintah, yang selama ini TNI/Polri sedang berjuang memutuskan virus corona (covid-19) serta tidak mendukung program nasional tentang vaksinasi. “Hal itu terlihat dimana banyak posko-posko PPKM di gampong dalam wilayah Tanah Jambo Aye tak berfungsi dan tidak ada relawan yang bertugas di posko,” bebernya.
“Oleh karena itu, LKPK Provinsi Aceh meminta Kapolda Aceh dan Kapolres Aceh Utara, Kejaksaan dan inspektorat Aceh Utara untuk mengaudit dana Bimtek atau OL memanggil Geuchik, setelah meraka pulang Sumatera Barat. Apalagi potensi kluster baru penyebaran Covid-19 pasca kepulangan Geuchik dari pelesiran luar daerah.
Kita juga mempertanyakan sikap Bupati Aceh Utara, yang sebelumnya melarang pejabat daerah dan gampong untuk keluar daerah, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib jangan plin plan dan lemah,” tandas Amiruddin. (tim/Az)
