SUMATERA POST – PADANG – Mahasiswa di Padang Sumatera Barat yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) dan Pergerakan Milineal Minang (PMM) melakukan aksi demonstrasi di Lapangan Mapolda Sumbar Rabu (29/9) lalu.
Aksi Mahasiswa tersebut meminta Pihak Kepolisian Polda Sumatera Barat memanggil Gubernur Sumbar untuk dimintai keterangan atas dugaan kasus yang menyeret Nama Gubernur Sumbar Mahyeldi.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa atribut dan berbagai spanduk yang bertuliskan “Usut tuntas kasus yang menjerat nama Gubernur Sumbar dan segera panggil Gubernur untuk di mintai keterangan”.
Berdasarkan pantauan SUMATERA POST dilapangan, puluhan masa aksi berorasi di halaman Mapolda Sumbar dengan tertib di tengah guyuran hujan yang lebat. Tak berselang lama tiba-tiba pihak kepolisian yang berpakaian preman menorobos barisan langsung mengambil paksa atribut yang dibawa pendemo dan terjadilah kericuh pada saat itu antar mahasiswa dan pihak kepolisian.
Kordinator aksi sekaligus Ketua Umum IMM Cabang Padang, Rahmad Hanafi mengatakan, pada awalnya kita melakukan aksi dan orasi dengan tertib dalam guyuran hujan yang lebat, tiba-tiba Polisi berpakaian preman datang menembus barisan mengambil atribut kami.
“Akibat provokasi tersebut masa aksi kita menjadi ricuh, tindakan yang dilakukan pihak kepolisian ini, kami menilai tindakan tersebut telah mencederai marwah demokrasi, padahal kita datang untuk mendukung penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan kasus ini (tanda tangan Gubernur Mahyeldi) dengan cepat agar tidak menjadi gorengan para politisi yang berujung kepada kericuhan publik,” ujar Ketua Umum IMM kota Padang.
“Melihat masa aksi sudah terprovokasi kami memutuskan untuk membubarkan dan berdiskusi sembari menenangkan masa kami, setelah masa kami sudah tenang, kami memutuskan melanjutkan aksi dalam guyuran hujan yang lebat,” tambahnya.
Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang (PMM) Fikri Haldi menyampaikan, ia akan terus mendorong pihak kepolisian Agar profesional dalam bekerja untuk mengusut tuntas dugaan kasus tersebut, dan meminta segera memanggil Gubernur Sumbar untuk dimintai keterangan.
“Kami mengecam tindakan represif yang kami terima dan kami akan mengkonsolidasikan untuk turun kembali, karna kami melihat ada kejanggalan dengan lambannya proses kasus ini,” tutup Fikri (Helmi)
