Masyarakat Pelaku Kegiatan Sosial Dan Budaya Resah Ketidak Jelasan Perbub Protokol Covid-19

SumateraPost, Pringsewu – Masyarakat di Kabupaten Pringsewu resah ketidakjelasan Perbub 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendaluan Corona Virus Disease, ditambah munculnya berita hasil FGD tentang Penanganan Pencegahan Covid – 19, yang beredar di kalangan pelaku bisnis hiburan dan perias pengantin infonya dilarang mengadakan hajatan dan hiburan, seperti yang dikeluhakan oleh Fitri Medaleta, Ketua Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI Melati) Kabupaten Pringsewu.

Menurut Fitri Medaleta, kami harus berpedoman dengan aturan yang mana, sementara di Perbub nomor 38 Tahun 2020 pada point N Tempat kegiatan sosial budaya no.1 Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan pada Masa Tatanan Baru Produktif dan Aman Covid-19, artinya bahwa jika di pekon yang tidak ada terkonfirmasi Covid-19 aman bisa menggelar hajatan namun tetap menggunakan protokol kesehatan.

Baca Juga :  Wakil Bupati Pringsewu, Rencana Akan Menjadi Penguji Doktor (S3)

Namun siapa yang mengeluarkan kalau pekon atau wilayah tersebut bebas covid ? Tanya Fitri Medaleta

Sementara itu salah satu warga yang akan hajatan mengaku kebingungan akan mengurus ijin, karena di tingkat kepala pekon maupun lurah sampai dengan pihak kepolisian belum berani mengeluarkan ijin, ujar Z salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Baca Juga :  Wakil Bupati Pringsewu, Rencana Akan Menjadi Penguji Doktor (S3)

Menyikapi keluhan warga, salah satu Legislator Pringsewu dari Fraksi Gerinda, Sudiono.S.Kom, menyatakan, Perbub terutama di Point N khusus kegiatan sosial budaya di pertegas dengan penjelasan yang konkrit, misalnya yang diperbolehkan dititik aman, sehingga masyarakat ada kepastian melaksanakan kegiatan dan dapat rekomendasi atau ijin dari pihak terkait, ujar Sudiono.

Sudiono memaparkan, di Point D Rumah Ibadah, dinyatakan Kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan di rumah ibadah yang berada di kawasan/lingkungan yang aman covid – 19 berdasarkan Surat Keterangan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah atau Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud.

Baca Juga :  Wakil Bupati Pringsewu, Rencana Akan Menjadi Penguji Doktor (S3)

“Jadi sangat tegas dinyatakan berdasarkan surat keterangan, sementara di point N masih ngambang tentang aman covid-19”, papar Sudiono,S.Kom yang juga sebagai Badan Perencanaan Peraturan Daerah DPRD Pringsewu.

Sementara itu Kabag Hukum Pemda Pringsewu, Ihsan, saat di konfirmasi berkaitan Perbub Point N, yang dikatakan aman covid – 19 bahwa harus sesuai dengan protokol kesehatan berdasarkan point N huruf 3.ujar Ihsan.(ndy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here