Media Dilarang Meliput, KPU Labusel Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut

SumateraPost – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan kegiatan rapat pleno terbuka dalam pengundian nomor urut peserta pasangan calon Pilkada Labusel, di Hotel grandsuma Bloksongo, kecamatan Kotapinang, Kamis (24/09/2020).

Saat di lokasi, awak media yang hendak meliput dilarang oleh panitia KPU untuk memasuki kantor penyelenggara Pilkada 2020 itu.

Menurut mereka, larangan itu dikarenakan perintah atasan. “Enggak bisa masuk,” kata panitia KPU yang menjaga di pintu di convention hall hotel grandsuma.

Akibatnya, sejumlah awak media yang tergabung Aliansi Komunikasi Wartawan Labuhanbatu Selatan (ALKOWAR), kecewa atas sikap penyelenggara Pemilu itu. “Kecewa tidak bisa meliput , bagian keamanannya (pegawai) tidak memperbolehkan awak media masuk untuk meliput,” ujar hendra media sumaterapost.co.

Hendra menuturkan, kegiatan itu padahal rapat pleno terbuka sesuai juga dengan tulisan spanduk oleh kpud di acara tersebut, sebab penyampaian berkas yang diusung dari partai politik. “bukan harus ada yang ditutup-tutupi,” kesalnya.

Tidak hanya awak media, sejumlah kader dari partai politik pun juga dilarang masuk. Namun, apa alasan pelarangan itu, pihak KPU tidak menjelaskan nya.

Menanggapi itu, Ketua Aliansi Komunikasi Wartawan Labuhanbatu Selatan (Alkowar) sangat menyesalkan sikap penyelenggara Pemilu yang melarang untuk awak media masuk untuk meliput.

“Wartawan berhak meliput sesuai UU Nomor 40 tahun 1999 pasal 4 ayat satu sampai empat. Kalau ada pelarangan peliputan terhadap wartawan, maka yang melarang berpotensi melanggar UU Pers,” kata jansen manullang .

Saat selesai acara, di halaman parkiran hotel saat awak media mengkonfirmasi tentang acara tersebut tentang larangan liputan langsung oleh awak media, Ketua KPU menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diatur oleh PKPU No.10 tahun 2010, namun kebijakan tersebut di duga telah bertabrakan dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“kami bukan tidak memperbolehkan teman-teman dari pers masuk untuk meliput namun pelarangan tersebut diatur oleh PKPU No: 10 tahun 2010”, Begitu kata Pendi Pasaribu kepada para awak media.

 

(H. Harahap)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here