Membongkar Manuver Terbitnya, Perizinan SPBU Cimahpar Bogor

SumateraPost, Bogor – Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalan Tumenggung Wiradiredja. Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara. Patut dikaji ulang, lokasi SPBU tak layak dan dipastikan jadi biang kemacetan dijalur alternatif menuju kawasan Sentul dan Puncak Bogor.

SPBU yang dibangun diatas lahan seluas 1.660 meter, milik PT. Dhana Prima Rejeki itu, diakui telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 644-0263-IMB- tahun 2020 yang diterbitkan Pemkot Bogor 13 Mei 2020. Hanya saja kajian Saran Teknis (Sartek) yang direkomendasikan Dishub setempat, patut jadi pertanyaan hebat dan mendasar.

Hasil monitoring, secara kasat mata, lokasi SPBU itu sangat tidak memungkinkan. Selain kondisi jalan Tumenggung Wiradiredja itu sangat kecil, posisi jalan masuk ke SPBU berada diujung jembatan kecil nan sempit. Kendaraan yang keluar masuk ke SPBU akan alami hambatan mengundang kemacetan hebat.

“Pak Wali dan pak wakil walikota, sepertinya kecolongan dan “ditipu” anak buahnya,, atas rekemdasi yang diterbitkan” kata sejumlah sumber saat didapat Sumatera Post beberapa waktu lalu.

Kejanggalan lain, keberadaan SPBU dibangun di tepi sungai tanpa jarak. Disinyalir SPBU melanggar Garis Sepadan Sungai (GSS). Keberadaannya sempat dikeluhkan warga. “Khawatir air sungai akan dicemari rembesan minyak SPBU merusak ekosistim di sungai tersebut.

Kepala Bidang Lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Bogor, Doddy Wahyudin ketika dikonfirmasi menjelaskan, permohonan pembangunan SPBU Cimahpar merupakan usulan pihak pemohon dengan menggandeng konsultan. “Dishub hanya mengkajinya usulan yang dimohon,” kata Doddy.

Namun sayang akrobatik sang Kabid Lalin dibantah habis habisan dari pemohon. Menurut Rahmat, kajian Lalin Sartek yang direkomendasikan Dishub konsultan Made in Dishub itu sendiri.

“Kami hanya memohon, bila permohonan kami ditolak Pemkot. Kami berencana akan memindahkan ditempat atau lokasi lain. Rekomendasi Sartek ternyata hanya memasang cermin cembung dan lampu itu saja” ungkap Rahmat.

Rahmat menjelaskan, permohonan Sartek ngejelimetnya bukan main, yang diperoleh hanya disarankan pasang cermin cembung tok.

Masih Kabid Lalin Dishub Doddy mengatakan, tidak tahu menahu tentang teknis pembangunan SPBU. “Kami hanya memberikan saran dan masukan sesuai dengan kewenangan. Perencanaan dan pembangunan SPBU sesuai rencana konsultan yang ditunjuk pemohon,” kata Doddy mengelak

Informasi diperoleh, umumnya penunjukan konsultan Sartek hasil rekayasa Dishub, seolah olah berada pihak luar. Kenyataan cara ini disinyalir cara membobol terbitnya rekomendasi Dishub agar terkesan tak disalahkan.

“Kita belum tahu sampai sejauhmana pembangunan SPBU itu, sudah sesuai tidak dengan saran dan teknis yang kita ajukan, jika tidak sesuai nanti juga akan ada sertifikasi laik fungsi atau uji kelayakan dari DPMPTSP, apakah yang dipersyaratkan sudah dipenuhi apa tidak” ujarnya.

Sementara Pengelola SPBU Cimahpar, Rachmat, sebelumnya membantah kalau konsultan itu dibawa pihak SPBU. “Kita tinggal bayar saja dan Sartek Lalin dan Amdal dari Lingkungan Hidupnya langsung jadi. Meski biaya cukup tinggi,” kata Rachmat.(Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here