Menakar Konsistensi UU Terorisme Menjerat FPI

Oleh : Maizen Saftana, SH.

SumateraPost – Besarnya perhatian pemerintah dalam menanggani kasus Front Pembela Islam (FPI) yang berujung dengan penetapan sebagai organisasi terlarang dan pemblokiran rekening FPI, tentunya berdampak pada konstelasi politik di Indonesia yang menimbulkan opini beragam. Bahkan sejumlah kalangan mengkait-kaitkannya dengan suksesi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan dendam politik.

Pandangan ini tentunya beralasan dengan tidak diblokirnya rekening salah satu partai politik (parpol) terkait kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang melibatkan petinggi di partai politik tersebut.

Faktanya, publik kembali dikejutkan dengan viralnya video Ahmad Aulia, sosok yang mengaku sebagai anggota FPI Makasar dan juga terduga teroris anggota Jamaah Ansharut Daulah atau JAD, yang mengatakan pernah menjalani proses baiat di organisasi itu dan disaksikan langsung oleh Munarman, eks Sekretaris Umum DPP FPI.

Hal ini pun cukup mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak. Belum tuntas lagi rangkaian kasus hukum yang menjerat pemimpin Front Pembela Islam ( FPI), Rizieq Shihab, setelah kepulangannya dari Arab Saudi. Kini kasus baru terus bertambah panjang, dimana kabar terakhir, Penyidik Bareskrim Polri menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka terkait kasus kontroversi tes usap (swab test) di RS Ummi, Bogor. Pihak kepolisian bahkan mengklaim 19 terduga teroris JAD di Makassar merupakan anggota aktif FPI.

Publik berharap Densus 88 dan Bareskrim Polri mendalami pengakuan 19 terduga teroris dimaksud, untuk memastikan apakah Rizieq Shihab dan Munarman merupakan bagian dari aksi terorisme para terduga dalam jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang mengaku sempat dibaiat ke dalam jaringan teroris ISIS tersebut.

Lebih mengejutkan lagi, hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 92 rekening FPI dan afiliasinya dinyatakan beberapa rekening terindikasi perbuatan melawan hukum, sebagaimana dikutip dari pernyataan Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, yang menyampaikan temuannya kepada Penyidik Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Hal itu tentunya sesuai dengan kewenangan PPATK, yang dapat melakukan fungsi intelijen keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

PPATK sendiri memang mendeteksi ada arus lalu lintas keuangan lintas negara terkait rekening FPI.

Bicara pemberantasan terorisme tentunya tidak terlepas dari peristiwa 12 Oktober 2002 saat terjadinya ledakan bom di Bali yang merenggut sedikitnua 202 nyawa.

Serangan bom di beberapa tempat di Bali dinyatakan terkait dengan organisasi Al-Qaeda. Harian Kompas, terbitan 15 Oktober 2002 mengabarkan, Konsul Jenderal (Konjen) Amerika Serikat (AS) di Surabaya, Philips L Antweiler, menyatakan pihaknya melihat adanya tanda-tanda nyata tentang kaitan aksi teror dengan jaringan tersebut.

“Apa yang terjadi di Bali merupakan kegiatan teroris meskipun kami belum tahu pesis siapa pelakunya. Namun kami melihat ada tanda-tanda cukup nyata tentang kaitan peristiwa itu dengan jaringan Al-Qaeda,” katanya saat itu.

Terkait pernyataan tersebut, perhatian publik langsung mengarah pada Umat Islam, mengingat peristiwa ledakan bom terjadi saat bulan suci Ramadhan.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2OO2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, selanjutnya Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 dan akhirnya direvisi menjadi Undang-Undanh Nomor: 5 Tahun 2018.

Baca Juga :  "Ada Apa" Pembangunan di Desa Sena, Lahan 1 Hektar Lebih Didemo Warga Sekitar

Tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan regulasi yang dikeluarkan dalam keadaan darurat sebagai reaksi terhadap peristiwa Bom Bali I.

Setelah disahkan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diberlakukan surut (retroaktif) untuk kasus Bom Bali I, dengan terpidana antara lain Amrozi bin H. Nur Hasyim, Abdul Azis alias Imam Samudera, Ali Ghufron alias Mukhlas, dan Ali Imron bin H. Nur Hasyim alias Alik.

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diberlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Undang-Undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tersendiri.

Seterusnya melalui Undang-Undang atau Perpu tersendiri, maka dibentuklah Perpu Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor: 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Kebijakan formulatif sendiri merupakan bagian dari politik hukum pidana dan kebijakan hukum pidana.

Dalam hal ini, kebijakan formulatif diawali melalui kriminalisasi, yaitu penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah melakukan kriminalisasi terhadap terorisme yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Selain tindak pidana dan saksi pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga menetapkan beberapa aturan mengenai mekanisme prosedural penegakan hukum (hukum acara) terhadap tindak pidana terorisme.

Sejalan telah terbentuknya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah melalui kepolisian membentuk Satuan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror.

Cikal bakal pembentukan Densus 88 sendiri lahir dari Inpres Nomor: 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom sejak 2001. Aturan ini kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket kebijakan nasional terhadap pemberantasan terorisme dalam bentuk Perpu Nomor: 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan kemudian merespons perintah itu dengan membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme pada 2002. Desk ini langsung berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Desk ini berisi Kesatuan Antiteror Polri yang lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob Polri, dan tiga organisasi antiteror TNI dan intelijen.

Mabes Polri akhirnya mereorganisasi Direktorat VI Antiteror dengan menerbitkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 bahwa kewenangan Densus 88 melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun selama 7 x 24 jam. Sejak itulah Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang disingkat Densus 88 Antiteror Polri terbentuk.

Namun faktanya, dalam memberlakukan Undang-Undang Terorisme, lagi-lagi Umat islam semakin tersudut. Sehingga hal ini menimbulkan rekasi dari kalangan organiasi Islam, terutama mengenai kinerja pasukan Densus 88 yang diduga melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam menangani kasus terorisme.

Baca Juga :  Penggunaan BBM Ramah Lingkungan di Indonesia Baru Mencapai 13 Persen

Para terduga teroris diinterogasi oleh Densus 88 di sebuah ruangan, disiksa dengan cara diikat, diinjak-injak hingga akhirnya ditembak mati.

Ketidakakuratan data juga terjadi dalam penanganan terorisme oleh Densus Antiteror seperti terjadi di Bima, Dompu yang berakibat terbunuhnya seorang warga lokal Bima, Bahtiar Abdullah, yang dituduh secara serampangan oleh Densus 88 sebagai pelarian dari Poso.

Hasil investigasi bersama antara Tim Pencari Fakta dan Rehabilitasi dengan Komnas HAM, yakni pertama, tentang data pelarian Poso yang sebelumnya diklaim Densus 88 ada 7 orang, ternyata pada akhirnya hanya mampu menunjukkan 6 orang yang terindikasi dari Poso.

Secara lugas pihak kepolisian bahkan mengatakan “data kami kan bisa saja salah.” Jika kesalahan ini menyangkut hitungan angka biasa tidak masalah. Sayangnya, ini menyangkut nyawa manusia yang akibatnya bias dan sangat fatal.

Kedua, semakin terbukti berbagai bentuk intimidasi secara langsung maupun tidak langsung kepada lembaga-lembaga Islam dan masyarakat di wilayah Bima, Dompu, yang diduga dilakukan oknum Densus 88 dan aparat lainnya.

Ketiga, adanya indikasi kuat kekejaman dan rekayasa luar biasa yang dilakukan oleh Densus 88 pada saat pembunuhan Bahtiar Abdullah di Manggenae, Dompu.

Bahkan banyak pihak mempertanyakan bantuan dari pihak asing yang ditujukan untuk pembiayaan Densus 88 Anti Teror yang mulai disuarakan dari anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir, saat rapat pembahasan anggaran kepolisian di Jakarta, Kamis (2/9).

Persoalam ini mengemuka karena kepolisian tidak mencantumkan dengan rinci kebutuhan anggaran untuk Densus Anti Teror.

Pandangan senada juga disampaikan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani. Dia justru meminta agar Polri menghilangkan dana bantuan asing, terutama untuk anggaran Densus 88 Anti Teror selaku pasukan khusus Polri, agar menurutnya tidak ada unsur campur tangan asing.

Lebih mengejutkan lagi, sesuai fakta yang disampaikan Ketua Bidang Advokasi Front Pembela Islam (FPI), Munarman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Forum Umat Islam (FUI) dengan Komisi Hukum DPR RI, di Jakarta, Selasa (31/8), dia meminta keuangan Densus 88 Polri diaudit.

Sebab menurutnya, banyak dana asing yang tidak diketahui di dalamnya. Apalagi sebagian besar proses pembentukan dan operasional mereka tidak dibiayai APBN. Selain itu, berdasarkan data yang dia sampaikan, terdapat daftar bantuan yang diberikan Amerika Serikat pada 2007 sebagai program anti terorisme untuk Indonesia sebesar USD 7,7 juta.

Bahkan dia juga membawa data sumbangan Amerika Serikat untuk Indonesia pada 2002 sebesar USD 50 juta. Data tersebut dikutipnya dari Human Right Watch, sesuai pengumumanMenteri Luar Negeri Amerika Serikat, Collin Powell.

Secara rinci disebutkan, ketika Collin Powell datang ke Jakarta pada 2002 silam, Amerika Serikat mengumumkan memberikan bantuan USD 50 juta untuk membantu program security dan kampanye melawan terorisme.

Dari USD 50 juta itu, disetujui USD 16 juta untuk polisi secara keseluruhan, USD 4 juta untuk polisi secara umum, dan USD 12 juta yang kalimatnya diperuntukkan “to set up a special anti terorism unit”.

Menariknya, dalam penerapan regulasi di lapangan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinilai diskriminatif karena terkesan hanya diberlakukan kepada Umat Islam.

Baca Juga :  KLB Demokrat Moeldoko Sah Sebagai Ketua Umum di Sibolangit Deliserdang

Belum ada satu pun non-Muslim yang dikenakan Undang-Undang tersebut. Sesuai fakta, dari beberapa kasus dengan pelaku non-Muslim, yang seharusnya dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, justru dijerat dengan regulasi lain.

Misalnya saja, kasus penyerangan di area PT Freeport, Timika, Papua, yang menewaskan dan melukai beberapa orang. Para pelaku dalam kasus ini justru dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dan Undang-Undang Darurat Nomor: 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api.

Dalam kasus penyerangan di Villa Karaoke juga terdapat perlakuan yang berbeda antara pelaku dari Umat Islam dan non-Muslim. Pelaku dari Umat Islam, Idi Amin Tabrani Pattimura alias Ongen Patimura dan Fatur Datu Armen alias Samsuddin, dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sedangkan Otis Layaba yang merupakan pelaku non-Muslim justru dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor: 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Atas dasar itu, pentingnya Undang-Undang yang baik dalam pemberantasan tindak pidana terorisme berpijak pada teori yang dikemukakan Friedman M. Lawrence, bahwa kunci utama yang sangat menentukan dalam konteks penegakan hukum adalah substansi (legal substance), selain struktur (legal structure) dan budaya hukum (legal culture).

Struktur menyangkut aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarananya. Kemudian substansi meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.

Kegelisahan publik itu masih dapat dirasakan dalam revisi Undang-Undang Terorisme. Meskipun dianggap lebih tajam dari Undang-Undang Terorisme sebelumnya, terbitnya Undang-Undang yang baru ini tetap menuai kecemasan.

Kekhawatiran ini bermuara dari kesepakatan antara DPR dan pemerintah yang memasukkan motif politik dan ideologi dalam definisi terorisme.

Padahal seperti diketahui sebelumnya, masalah definisi ini sempat membuat pembahasan Undang-Undang Terorisme terkatung-katung hingga 2 tahun di DPR.

Namun pada akhirnya DPR dan pemerintah berkompromi karena situasi mendesak untuk segera menerbitkan Undang-Undang Terorisme yang baru. Dimana motif politik dan ideologi dalam definisi terorisme menjadi multitafsir, sehingga membuat Undang-Undang Terorisme rawan digunakan untuk menyasar kelompok non-teroris.

Bagaimanapun frasa definisi terorisme motif politik ini berpotensi membuat Undang-Undang Terorisme menjadi Undang-Undang subversif dan pengaturannya perlu dicermati.

Hal itu mengingatkan kita pada masa lalu yang disebut Undang-Undang subversif. Dimana orang tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba diadili, dan tiba-tiba ditahan tanpa sesuatu yang jelas. Sehingga pengaturan yang jelas yang dimaksud frasa motif politik.

Kini publik kembali disajikan dengan sejumlah fakta yang menimbulkan kegelisahan-kegelisahan di kalangan Umat Islam yang berawal dari rangkaian kasus hukum menjerat pemimpin FPI, Rizieq Shihab, sampai pada kasus tewasnya 6 anggota FPI, lalu dinyatakannya sebagai ormas terlarang dan pemblokiran rekening, dinilai sejumlah aktivis, akademisi dan fraktisi sebagai bagian dari kisah kelam penegakan hukum di Indonesia.

Kuat dugan ini juga bagian dari skenario besar yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu target invasi global karena memiliki populasi Umat islam terbesar dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa.

Catatan:

Penulis merupakan mahasiswa Strata 2 Fakultas Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here