Nelayan Penangkap BBI Desak Kadis KP Provinsi Lampung, Jangan Gantung Nasib Kami

SumateraPost, Pesibar – Forum Komunikasi Nelayan Pesisir Barat Lampung menyesalkan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Propinsi Lampung yang menggantung nasib para nelayan penangkap BBI, hal ini disampaikan kepada Sumatera Post, dalam realesnya.

Di duga ada unsur kesengajaan yang dilakukan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung atas mandegnya Rekomendasi KUB Nelayan Penangkap BBl ke Dirjen Tangkap KKP, hal inilah yang membuat para Nelayan Pesibar Geram.

Ketua Kelompok Nelayan Laut Krui, Okanus, mengatakan, Nelayan Pesisir Barat mengaku sangat kecewa atas sikap Kadis Kelautan Dan Perikanan PROV Lampung yang terkesan dengan sengaja tidak mengirimkan rekomendasi usulan Kelompok Nelayan Calon Penangkap BBL di Lampung. ujar Okanus.

Ketua Forum Komunikasi Nelayqn Kabupaten Pesisir Barat, Martin Sofyan.S.Kom, mempertegas keluhan para Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster, Pasalnya berdasarkan Permen KKP no 12 Tahun 2020 dan Juknis Dirjen Tangkap no 48/Kep-DJPT/ 2020 terkait pengelolaan Benih Beming Lobster.
Kami sudah ikuti semua prosedur bahkan DKP PROV Lampung telah melakukan verifikasi namun hingga kini DKP tidak juga mengirimkan dokumen tersebut kepada KKP melalui Dirjen untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Penetapan Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster. Hal ini sangat merugikan seluruh nelayan yang ada di Lampung. Kami nelayan penangkap BBL ini tidak bisa melakukan Aktivitas apapun sedangkan Negara telah menghalalkan kegiatan tersebut.

Disemua daerah kecuali Lampung kami tahu mereka telah bebas menangkap BBL, nelayan yang bebas yakni yang telah terdaftar sebagai Anggota Kelompok Nelayan dan mendapatkan Izin tangkap. Sedangkan di Lampung ini jangankan melakukan Pembudidayaan BBL sedangkan Izin tangkap nya saja tidsk didaftarkan oleh DKP. Kami mohon keadilan. Jika DKP tidak segera menindak lanjuti keluhan nelayan maka kami akan melakukan aduan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung, Ombusman dan Dirjen Pengawasan.

Martin Sofyan mengatakan. Sebelumnya kami telah mengadu pada DPRD Provinsi Lampung khususnya kepada Pansus Zonasi DPRD Provinsi Lampung.

Atas kekecawaan selama 3 bulan ini DKP Provinsi selalu PHP kapada nelayan dan dengan alasan yang tak jelas bahwa izin dari Dirjen sedang dalam proses.
Nelayan sekarang sedang dipuncak kekecewaan, semestinya kami lebih dari 6000 nelayan ini akan melakukan aksi unjuk rasa, namun karena situasi Covid ini maka kami urungkan. Sehingga langkah selanjutnya kami akan mengadukan DKP ke Kejati Provinsi Lampung, Ombusman,Dan Dirjen Pengawasan KKP.ucap nya

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung, saat dikonfirmasi Sumatera Post, melalui Hand Phone Celular, Sabtu (18/9). Febrizal Levi Sukmana S.T.,M.T. mengatakan, Kami bukan menggantung perijinan para nelayan berkaitan penangkapan BBI, namun dari semangat Permen KKP No.12 tahun 2020 adalah budi daya lobster, bukan ekspor benur, silahkan urus perijinan sesuai dengan peraturan yang ada, dari proses buat keramba guna budi daya, bukan dari laut langsung eksport, kalau hal ini terjadi, akan habis lobster di laut Pesisir Barat, ujar Febrizal Levi Sukmana (ndy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here