Oknum Kades dan Camat di Langkat Dinilai Langgar UU, Ini Alasannya

SumateraPost.co, Langkat – Diabaikannya tuntutan masyarakat terkait dugaan tidak terbukanya Pemerintah Desa Sendangrejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam menampilkan data warga penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19, membuat sejumlah kalangan masyarakat berang.

Salah satunya ialah aktivis sosial Sumatera Utara, M Handyka Pramudya. Dia menilai, Pemerintah Kecamatan Binjai dan Pemerintah Desa Sendangrejo, diduga kuat telah melanggar Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pria yang dikenal kritis menyikapi sistem birokrasi pemerintahan yang tidak prorakyat itu menyatakan, di era keterbukaan informasi publik dan kebebasan berpendapat seperti saat ini, sepatutnya sudah tidak perlu lagi ada hal-hal yang disembunyikan, terutama terkait kebijakan publik yang bersinggungan dengan kepentingan orang banyak.

“Saya sudah mendengar itu. Bahkan saya sendiri hadir langsung di sana saat aksi masyarakat menuntut Pemerintah Kecamatan Binjai dan Pemerintah Desa Sendangrejo bersikap transparan terhadap segala informasi mengenai bansos Covid-19, yang terjadi beberapa waktu lalu,” ungkap Handyka, Sabtu (06/06/2020) siang.

Secara khusus dia juga menyayangkan sikap dan pernyataan Kepala Desa (Kades) Sendangrejo, Nedi, dan Camat Binjai, Rizal Gunawan, yang seolah-olah menantang masyarakat, serta berikeras untuk tidak sama sekali membuka dan memberikan data jumlah warga penerima bansos Covid-19.

Menurutnya, sikap dan pernyataaan kedua oknum pejabat terkait jelas tidak relevan. Sebab setiap aparatur pemerintah, baik di tingkat kecamatan maupun desa seharusnya bersikap proaktif dalam siap memfasilitasi segala keinginan, aspirasi, dan tuntutan masyarakat.m di daerahnya.

“Camat atau kades itukan pimpinan daerah. Sehatusnya mereka dekat dengan warganya. Kalau seperti itu, sama. Saja mereka memusi dirinya sendiri. Sebab pada dasarnya warga punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Jangan ada diskriminasi. Apalagi kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam konstitusi,” tegas Handyka.

Terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP atas kasus tersebut, dia pun meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat untuk segera melakukan evaluasi dan memanggil kedua pejabat terkait.

Sebelumnya sempat ramai pemberitaan di berbagai media massa, terkait dugaan oknum Kades Sendangrejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang mengamuk ketika warganya meminta diperlihatkan data warga penerima bansos Covid-19. (andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here