Ombudsman Jateng Datangi Kadisdik Purbalingga

Tim Ombudsman RI Jateng datangi Disdikbud Purbalingga ( Dok. ORIJateng)

Semarang- Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan monitoring kesiapan PPDB untuk tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Pertama di beberapa sekolah di Kabupaten Purbalingga pada Kamis, 10 Juni 2021.

Kepala Keasistenan Pemeriksa, Sabarudin Hulu mengatakan, monitoring ini dilakukan guna memastikan persiapan dan upaya yang dilakukan Pemkab Purbalingga untuk pelaksanaan PPDB (SMP dan SD). PPDB untuk tingkat SMP dan SD akan dilaksanakan tanggal 25 Juni 2021, maka diperlukan pembahasan dan penetapan wilayah zonasi, jumlah sekolah, jumlah anak calon peserta didik, dan lainnya oleh pemerintah daerah, yang selanjutnya dilakukan sosialisasi tentang pendaftaran, daya tampung, sesuai amanat Permendikbud.

Baca Juga :  Sidak Penanganan Covid, Ganjar Terima Laporan Soal Industri Tak Taat Prokes

Dalam monitoring tersebut baru diketahui bahwa satuan pendidikan di Purbalingga sampai saat ini belum menerima Juknis terkait pelaksanaan PPDB di Purbalingga. Atas hal tersebut Tim meminta penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, dan diperoleh keterangan bahwa Rancangan peraturan Bupati Purbalingga telah dibahas oleh OPD Pemkab Purbalingga terkait, saat ini menunggu ditetapkan jadi Perbup. Sementara, juknis PPDB telah dibahas dan disusun oleh Disdik sehingga ketika Perbup ditetapkan sebelum tanggal 25 Juni 2021, maka Juknis telah siap juga untuk ditetapkan dan diedarkan.

Mendikbud RI telah menetapkan dan diundangkan Permendikbud nomor 1 Tahun 2021 pada tanggal 7 Januari 2021. “Permendikbud tersebut, sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan terkait pelaksanaan PPDB, baik tingkat provinsi dan Kabupaten/kota. Sesuai amanat pasal 44 Permendikbud No. 1 tahun 2021, bahwa Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan peraturan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada Permendikbud, kami mendorong agar diupayakan minggu kedua Juni 2021 ini telah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati, ‘jelasnya.

Baca Juga :  Tiga Tempat Karantina Utama Pasien Covid-19 Yang Disiapkan di Brebes

Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, dalam hal ini mengawal pelaksanaan pelayanan publik sektor pendidikan. Perbup dan juknis PPDB menjadi prasyarat pengaturan dan SOP untuk memastikan pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan, utamanya dalam konteks pelayanan publik. Untuk itu Ombudsman meminta kepada Bupati Purbalingga dan Kepala Dinas Pendidikan, untuk menyelesaikan juknis dan Peraturan Bupati tentang PPDB, supaya publik mendapatkan pelayanan dan persiapan di satuan pendidikan lebih maksimal. “Dimana pendidikan merupakan salah satu sektor pelayanan yang mendasar”, tegasnya.

Baca Juga :  Ganjar dan Dubes Austria Bahas Kerjasama Sekolah Vokasi dan Produk UMKM

Ombudsman Jateng membuka Posko pengaduan terkait penyelenggaraan PPDB tahun 2021 terhitung sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 dan dapat diperpanjang bilamana dianggap perlu. “Äpabila masyarakat mendapati dugaan maladmnistrasi dalam pelaksanaan PTM, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada nomor (024) 8442627, email pengaduan.jateng@ombudsman.go.id atau WA Center 08119983737,” ujar Rudi.(Christian Saputro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here