Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembangunan pabrik CPO dan RPO mini berbasis koperasi. Bahkan Presiden telah menugaskan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan untuk merancang teknologi yang mudah digunakan petani untuk memproduksi RPO. Pembangunan pabrik ini adalah kemajuan yang sangat luar biasa karena ide ini sudah di gagas sejak akhir Tahun 1990-an.
Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Pemuda Tani HKTI, Rina Sa’adah dalam keterangan pers, Rabu (20/07/2022) di Jakarta.
Pemuda Tani HKTI sangat mengapresiasi langkah startegis pemerintah. Hal yang selama puluhan tahun dinantikan oleh petani sawit mandiri dan swadaya sebagai jalan keluar atas serapan TBS yang kadangkala sulit terjual kalaupun ada pasarnya harga jualnya tidak kompetitif.
Seperti yang disampaikan Pak Teten Masduki, Menkop UKM RI pembangunan pabrik berbasis koperasi akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar karena 35 % produksi CPO berasal dari petani yang lahannya total 41 % dari total luas kebun sawit nasional.
Saat ini Pemerintah mensyaratkan suatu koperasi agar bisa memiliki pabrik RPO, harus memiliki lahan minimal 1.000 ha dengan target produksi 10 ton per hari. Dan secara berkala sampai pada kebutuhan 50 ton per hari.
Pemuda Tani HKTI menilai jika ini berjalan dengan baik, bukan saja menyelesaikan harga TBS, namun akan berdampak pada perbaikan struktur pasar minyak goreng.
Saat ini struktur industri minyak goreng dikuasai oleh lima perusahaan besar. Hal yang membuat pasar menjadi tidak sehat.
Koperasi ini akan memperbaiki struktur tersebut karena adanya pemain baru di level kecil yang mendirikan pabrik CPO dan RPO.
“Pemerintah harus betul-betul memberikan kemudahan bagi koperasi mislanya dengan kredit murah, re strukturisasi utang, dan sebagainya”, tegas Rina
Narahubung
Sekjen DPP Pemuda Tani HKTI
Azhim Ahdar Ahmad
Hp. 0811 1882 312
