Pasi Ops Kodim Lamsel Ikuti Vicon Terkait Dokumen SOP AP Wilayah Kodam II Sriwijaya

Sumaterapost.co – Pasi Ops Kodim 0421 Lampung Selatan (Lamsel), Kapten INF Tarekat, mengikuti sosialisasi penyusunan dokumen SOP AP di wilayah Kodam II Sriwijaya.

Giat yang digelar melalui video conference  (Vicon) tersebut dilaksanakan di Ruang Kartika Makodim setempat, Kamis, (22/07/21).

Adapun hasil paparan SOP yakni terkait Dasar Reformasi Birokrasi di Lingkup TNI AD, yakni diantaranya

1. Perpres No.72 Tahun 2010 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan TNI. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi maka pegawai di lingkungan TNI perlu di berikan tunjangan kinerja.

Baca Juga :  Koramil Natar Gelar Gakplin Prokes Covid-19

2. Perpers No. 82 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan TNI wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Setiap ada perpres tentang tunjangan kinerja selalu ada penekanan tentang kewajiban melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

Selain itu juga terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Perpres No. 87 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan TNI pasal 9 yang berkewajiban melaksanakan agenda reformasi birokrasi adalah setiap pegawai. Namun dikoordinir oleh Tim pelaksana Reformasi birokrasi.

Baca Juga :  Babinsa Palas Gelar Pengawasan Vaksinasi Terhadap Masyarakat

Diketahui bahwa ada 8 Area perubahan dan 9 program yaitu :

A. Manajemen perubahan, birokrasi dengan integritas dan kinerja.

B. Penguatan organisasi, organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran .

C. Penataan tata laksana, mulai dari sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, serta sesuai dengan prinsip prinsip good governance.

D. Peraturan perundangan yakni regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

Baca Juga :  Mantab...!!! Ditengah Pandemi Kodim Lamsel Berbagi Sembako Terhadap Masyarakat

E. Sumber daya manusia aparatur meliputi SDM apartur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

F. Penguatan Pengawasan yakni meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

G. Akuntabilitas kinerja meliputi meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

H. Pelayanan publik diantaranya Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, giat tersebut juga memaparkan tentang 9 program dalam Grand Design dan Road Map RB. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here