Pejabat BPN Tanah Datar Belum Mampu Bekerja Secara Profesional Alias Pengecut

0

Tanah Datar Sumbar, SP.co – Terkait permohonan pemancangan tanda batas tanah yang sudah memilik kekuatan hukum yang tetap dan bersertifikat hak milik dengan No. 1635 atas nama Syahrir dan surat ukur nomor 966/2018 dengan luas lahan 5842 M2 yang berlokasi di Jorong Panti Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan yang sudah dikuasakan kepada Bujang Syaukani secara sah, bermaterai 6000 dan ditandatangani oleh pihak-pihak pemberi kuasa dan juga diketahui oleh Wali Nagari Lima Kaum Suhendar, SE dengan stempel basah dari Nagari tersebut.

Berdasarkan surat kuasa yang dimilikinya, Bujang Syaukani mengatakan kepada media ini “saya dihubungi melalui handphone saya oleh salah satu pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar yang bernama Ilham beberapa waktu lalu, ada surat yang harus bapak tandatangani di kantor BPN dan kedatangan bapak ditunggu” ucap nya.

Setelah saya sampai di Kantor BPN Tanah Datar pada Rabu 27 November 2019, ternyata pihak BPN mengembalikan semua berkas saya, sontak saya kaget, kok dikembalikan? padahal pemancangan lokasi batas lahan saya masih belum terlaksana dan semua kelengkapan berkas termasuk Sertifikat asli juga semua biaya yang ditimbulkan sudah saya bayar, ada kok bukti setoran resmi saya ke negara, ujarnya.

Saya sangat kecewa dengan sikap BPN Tanah Datar, jika pihak BPN tidak bisa melakukan pemancangan batas lahan ini karena dihadang oleh masyarakat yang mengaku juga memiliki, sebaiknya pihak BPN meminta bantuan pengamanan kepada pihak Kepolisian Resort Tanah Datar, sertifikat saya kan jelas, pungkasnya, apalagi laporan polisi secara resmi dari saya sudah ada di Kantor Polres Tanah Datar menyangkut hal ini, bukannya malah mengembalikan berkas saya, tambah Bujang kepada media ini Jumat 29/11 dengan nada kecewa, ada apa ini? lanjut Bujang

Bahkan, ucap Bujang memaparkan, saya sudah membuat laporan secara resmi kepada Kepolisian Resor Tanah Datar dengan nomor laporan B/127/IX/2019/Reskrim yang didalam surat tersebut tepatnya pada poin Nomor 1. Huruf “e” yang berbunyi, surat perintah penyidikan nomor SPLidik/54/V/2019/Reskrim, tanggal 13 mey 2019 dan jika pihak BPN Tanah Datar meminta pengamanan untuk petugas yang akan memancang dilapagan kepada pihak Polres Tanah Datar saat itu saya yakin pemancangan bisa berjalan lancar. Kan hanya tinggal koordinasi saja pihak BPN Tanah Datar bersama Pihak Polres Tanah Datar, Ujarnya

Saya duga kuat ada yang tidak beres ini, ucap Bujang menceritakan, kata pihak BPN kepada saya beberapa waktu lalu, titik kordinatnya sudah ada, hanya tinggal melakukan pemancangan tanda batas tanah saja, tetapi tiba-tiba berkas saya dikembalikan dan pemancangan tanda batas tidak terlaksana, BPN Tanah Datar bekerja tidak profesional, saya duga kuat itu, tutur Bujang Syaukani.

Jika seperti ini ceritanya, saya akan lanjutkan dan laporkan semua hal ini kepada yang terkait dan berwenang dan bila perlu saya akan datangkan pengacara untuk merampungkan hal ini dan saya akan beberkan semua, jangan main-main kalian dengan hak orang, tegas Bujang mengatakan.

Tak sampai disitu saja, Bujang mengatakan “Masak iya, pihak BPN tak bisa melakukan pemancangan, padahal jika pemancangan dilakukan dan ternyata nantinya ada yang ingin memperkarakan dan menggugat saya, ya silahkan saja gugat” ucap Bujang,

Saya hanya ingin pihak BPN Tanah Datar mengambil sikap seperti motto Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berbunyi, Membudayakan etos kerja cerdas, cermat dan kreatif dengan semangat pelayanan yang senang memudahkan, tetapi faktanya yang saya alami adalah sebaliknya, BPN Tanah Datar menyulitkan saya dan saya tidak akan tinggal diam lagi dengan semua ini, sudah habis kesabaran, tegas Bujang Syaukani.

Ketika hal ini dikonfirmasi langsung kepada Nurhamida Kepala Kantor BPN Tanah Datar mengatakan, semua prosedur sudah kita penuhi bahkan kita sudah berupaya untuk memediasikan pihak-pihak terkait masalah ini namun tidak kunjung ada perdamaian, makanya sertifikat yang sudah dikuasakan kepada Bujang ini dan seluruh dokumennya kita kembalikan lagi dan saya bertanggung jawab atas semua isi atau tulisan yang ada dalam surat pengembalian tersebut, ucap nya, Untuk masalah pengamanan dari pihak kepolisian, itu bukanlah kewenangan kami, tambahnya kepada media ini Jumat 29/11 di ruang kerjanya.

Pak Nofa, salah satu warga Tanah Datar yang merantau karena tugas dan tidak ingin dipublikasikan identitasnya ini mengatakan “ternyata pihak BPN Tanah Datar belum mampu bekerja secara profesional karena tidak menuju kinerja yang nyata alias pengecut dan didalam permasalahan ini untuk pihak kepolisian Resor Tanah Datar harus tegas dan serius menyikapi hal ini, pungkasnya melalui percakapan via Whats App pribadinya bersama media ini Jumat 29/11 dan untuk identitas siapa saya, nanti juga anda akan tahu, tunggu saja waktunya, tutupnya kepada media ini.

Laporan : elpiss Simon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here