Pelaksanaan Pilkada Aceh Seperti Rebutan Harta Antara Istri Tua dan Muda

Langsa, SumateraPost – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Transformasi lintas Sosial (Katalis) Aceh meminta pemerintah pusat harus melihat Undangan-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No.11/2006 sebagai penentuan regulasi pelaksanaan Pilkada Aceh yang rencana akan digelar serentak tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil walikota, pada 17 Februari 2022 yang akan datang.

Ketua LSM Katalis Aceh, Mustafa.M.Adami”Kami meminta pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, propinsi Aceh harus bisa menggelar pilkada pada 2022 ,” kami melihat sudah ada kandidat bakal calon wali kota Langsa telah bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat jauh-jauh hari, jangan nanti, pilkada Aceh dilaksanakan pada tahun 2024 serentak secara nasional, berapa habis energi mereka maka pemerintah pusat harus jelas melihat regulasi Aceh,kata Mustafa, Minggu, 7 Februari 2021 di Langsa.

Baca Juga :  Perketat Penggunaan Senjata Api. Kapolres Bersama Propam Mengecek Senjata Personil

Tambah Ketua LSM Katalis Aceh, Mustafa sebagai bakal calon wali kota Langsa, Pilkada Aceh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun ada aturan perundang-undangan lainnya yang menyebutkan pilkada seluruh Indonesia serentak pada 2024, akibat dualisme regulasi ini, kami sebagai LSM melihat kandidat bakal calon wali kota Langsa, agak goyang, Kami heran regulasi di Aceh seperti rebutan harta peninggalan suami antara istri tua dan istri muda, sama-sama sah tapi satu diakui dan satu tak diakui, jadi regulasi Aceh jangan seperti itu, nanti akan terjadi sengketa kewenangan. sebutnya.

Baca Juga :  Team Kucing Hitam Kembali Meringkus Pelaku Kejahatan Sipemilik Sabu

Ketua LSM Katalis Aceh, Mustafa.M.Adami, mengatakan”Jadi, regulasi pilkada di Aceh harus jelas. KIP Aceh sudah menetapkan tahapan Pilkada 2022, tapi tiba-tiba nanti pemerintah pusat menyatakan pilkada digelar 2024. Karena itu, kami mendesak segera diberi kejelasan,” kata Mustafa.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menetapkan tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) Aceh 2022. Penetapan tahapan pilkada tersebut berpedoman pada UU Nomor 11 Tahun 2006 yang dikenal dengan sebutan UUPA dan Qanun Aceh tentang Pemilihan kepala daerah Aceh.

Baca Juga :  PGRI Aceh Timur Laksanakan Konferensi XXII Untuk Pengurus Cabang Peureulak

Pasal 65 UUPA menyebutkan bahwa pasangan kepala daerah di Aceh dipilih secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil. kami mint u juga kepada pemerintah Aceh dan DPR Aceh agar melakukan upaya penguatan pemikiran pemerintah pusat, agar pilkada Aceh tetap di gelar pada tahun 2022.(tim).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here