Pemerhati Masyarakat Persoalkan Bintek Para Geuchik Kota Langsa

Langsa, SumateraPost – Sejumlah lembaga pemerhati masyarakat Kota Langsa, Aceh, mempersoalkan kegiatan bimbingan tehnis (Bintek) bagi geuchik (Kepala Desa) dan aparatur Gampong (Desa) yang dilaksanakan di Banda Aceh Baru-baru ini yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga Swadaya masyarakat (LSM) di anggap melawan permendes nomor 13 tahun 2020 tentang swakelola dana desa dan perioritas dana desa dimasa pandemi covid-19.

Pada hal didalam permendes DTT mengatur tata cara pemanfaatan dana desa dan perioritas pengunaan dana desa dimasa pandemi covid-19 ini.
Disisi lain para geuchik (Kepala Desa) dan aparatur Gampong (Desa) perlu adanya bimbingan tentang pelaksanaan permendes tersebut.

Di dalam permandagri nomor 96 tahun 2017 telah di atur bahwa Gampong (desa) di boleh kan bekerja sama dengan pihak ketiga tentang peningkatan kapasitas wawasan dalam menjalankan roda pemerintahan Gampong (Desa).Pasal 5
(1) Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan pihak
swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas: a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.Pasal 6 Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat: a. ruang lingkup kerja sama; b. bidang kerja sama; c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; d. jangka waktu; e. hak dan kewajiban;
f. pendanaan; g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
h. penyelesaian perselisihan.Pasal 7
Kerja Sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.Pasal 8 Camat atau sebutan lain atas nama bupati/wali kota memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Baca Juga :  UKM Di Aceh Timur Tingkatkan Taraf Perekonomian

Jadi kedua peraturan menteri yaitu menteri dalam negeri dan menteri desa, permendragi nomor 96 tahun 2017 perndes nomor 13 tahun 2020 berlaku dan berjalan jadi tidak ada yang bisa disalahkan

Salah seorang geuchik (Kepala Desa) kepada Sumatera post.co, Jumat, 12 Februari 2021, mengatakan, kegiatan Bintek yang kami ikuti beberapa hari lalu di Banda Aceh dilaksanakan oleh sebuah LSM resmi,memang mengunakan dana desa dan lagi pun ada peraturan walikota.

Baca Juga :  PGRI Aceh Timur Laksanakan Konferensi XXII Untuk Pengurus Cabang Peureulak

Ditempat terpisah salah soramg camat saat ditemui Sumatera post juga mengatakan hal yang sama tentang pelaksanaan Bintek sudah sesuai dengan pemendagri nomor 96 tahun 2017 dan permendes DTT Nomor 13 tahun 2020.(Mustafa).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here