Pemkab Bandung Barat Nunggak PBB Warga Rp.300 Milyar

BANDUNG (sumaterapost.co) – Pajak merupakan salah satu Peraturan Pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai insfratuktur negara atau untuk perbaikan anggaran negara. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Hasil dari pajak tersebut dikumpulkan melalui kas negara.

Dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan yakni terhadap obyek pajak Bumi ( tanah ) atau Bangunan diatur dalam metode secara umum dengan melakukan terhadap nilai jual obyek pajak. Semua telah diataur melalui perundang – undangan, adapun nilai obyek pajak didasari pada satu zona atau kawasan tertentu. Hal tersebut bagi warga negara yang memiliki bumi dan bangunan wajib membayar pajak.

Tidak sedikit warga masyarakat menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ini dipicu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Atau ada unsur disengaja tidak membayar pajak oleh warga, persoalan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan hampir terjadi disetiap Pemerintah Daerah di Indonesia.

Terkait tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan oleh warga dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupeten Bandung Barat yang belum masuk ke kas daerah dengan jumlah hampir Rp. 300 milyar. Jumlah piutang tersebut, secara kumulatif sejak tahun 2013 saat pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan dilimpahkan dari pemerintah pusat ke daerah.

Menurut Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat R. Wiguna di Pemkab Bandung Barat Jumat (14/2/2020) kepada wartawan mengatakan. Piutang yang belum terbayar kurang lebih Rp. 300 milyar sejak pelimpahan PBB P2 tahun 2013 sampai 2019.

“Piutang tersebut sudah termasuk pokok dan denda yang berasal dari berbagai elemen. Yang mana dimulai dari lembaga, masyarakat atau perorangan hingga pelaku usaha” uajarnya.

Pada tahun 2019 Bupati Bandung Barat Aa Umbara dengang tegas meminta bagi pengusaha yang menunggak pajak segera melunasi pajak perusahaannya. Tidak tanggung – tanggung Aa Umbara menggandeng pihak Kejaksaan dan jajaran Tenaga Kerja Pajak. Sekitar 57 wajib pajak berlatar belakang pengusaha berbagai sektor dari pengusaha hotel dan lainnya menunggak pajak mencapai Rp. 6,7 milyar.

Rega Wiguna lebih lanjut mengatakan, banyaknya kasus piutang pajak salah satunya adalah persoalan warisan, dan persoalan jual beli. Semua itu diperlukan penanganan yang serius, agar pembeli melunasi pajak terdahulu si penjual yang belum melunasi pajaknya.

“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat saat ini sedang mengkaji penghapusan kebijakan sangsi administrasi” pungkanya. (Muh. Yadi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here