Pemkab Lamsel Ikuti Rakor Evaluasi Peman R3P Tsunami Selat Sundatauan dan Evaluasi Dokumen

Sumaterapost.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Dokumen Rancangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tsunami Selat Sunda secara virtual.

Kegiatan yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI) itu, diikuti oleh jajaran pejabat Pemkab Lampung Selatan melalui aplikasi zoom meeting dari aula rajabasa setempat, Rabu (6/10/2021).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan M. Darmawan mengawali paparannya menjelaskan mengenai penyebab dari terjadinya tsunami selat sunda di wilayah bumi khagom mufakat pada tahun 2018 lalu.

“Kejadian tsunami selat sunda Lampung Selatan terjadi pada hari sabtu, (22 Desember 2018) pukul 20.56 WIB. Terjadi erupsi Gunung Krakatau yang memicu longsor lereng gunung anak krakatau seluas 64 hektar,” ungkapnya.

Baca Juga :  Puskesmas Tanjung Bintang Gelar Lokakarya Mini Lintas Sektoral

Dalam kejadian tsunami tersebut, Darmawan menyebut, terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Selatan yang terdampak. Beberapa diantaranya, yaitu pada Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Bakauheni.

“Pada saat kejadian terjadi pengungsi, di Kecamatan Kalianda sejumlah 858 jiwa, kemudian Kecamatan Rajabasa 4.424 jiwa, Kecamatan Bakauheni ada 77 jiwa, Kecamatan Penengahan 244 jiwa. Total ada 5.603 jiwa pengungsi yang terdapat pada lapangan tenis indoor, balai desa dan tenda-tenda pengungsian,” ungkapnya lebih lanjut.

Baca Juga :  Riana Sari Arinal Sambangi Bumi Andan Jejama

Kemudian, Darmawan kembali melaporkan terkait dengan jumlah kerusakan rumah akibat bencana yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori pertama, yaitu rumah rusak berat sebanyak 524 unit, kemudian rumah rusak sedang sebanyak 146 unit dan rumah rusak ringan sebanyak 139 unit.

Dari kejadian tersebut, Pemkab Lampung Selatan memperoleh bantuan Hunian Tetap (Huntap) dari Pemerintah Pusat, dengan total pembangunan huntap yang telah terealisasi yakni sebanyak 524 unit.

Dengan rincian, desa Kunjir sebanyak 138 unit, desa way muli Induk sebanyak 58 unit, desa Suak sebanyak 2 unit, desa Kalianda sebanyak 35 unit, desa Rajabasa sebanyak 34 unit, desa Maja sebanyak 18 unit, desa Way Muli Timur sebanyak 129 unit, desa Sukaraja sebanyak 20 unit, desa Banding sebanyak 13 unit, desa tarahan sebanyak 6 unit dan desa Tejang Pulau Sebesi/Sebuku yang direlokasikan ke desa Maja sebanyak 71 unit.

Baca Juga :  Riana Sari Arinal Sambangi Bumi Andan Jejama

“Ini adalah kesulitan kami pak, pada waktu itu adalah mencari lahan untuk relokasi. Dimana di daerah tersebut kebanyakan geografinya berbatu dan berbukit. Sehingga sulit untuk mencarikan lahan, ini kami peroleh secara bertahap pak,” ungkapnya.

Dari data tersebut, Darmawan melaporkan progres pembangunan Huntap di Kabupaten Lampung Selatan telah selesai 100 persen pada 30 Juni 2021 lalu. Sebagian besar bangunan Huntap telah dihuni oleh keluarga penerima bantuan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here