Pemkab Way Kanan Bersama Kajari Tanda Tangani Nota Kesepahaman

Way Kanan, Sumaterapost.co – Pemerintah Kabupaten Way Kanan Bersama Kajari tandatangani Nota Kesepahaman Mou Tentang Program Jaga Desa acara Berlangsung Di Ruang Rapat Utama, Pemkab Way Kanan Rabu. (23/9)

Hadir dalam Penadatanganan Nota kesepahaman Forkopimda,Kepala Instansi Vertikal, Sekda, Asisten, Inspektur, Kepala Badan, Dinas, dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Camat Se-Way Kanan, Ketua Apdesi Kabupaten dan Kecamatan.

Dalam kesempatan itu H.Raden Adipati Surya,Bupati way kanan menyampaikan Program Jaga Desa merupakan program hasil kerja sama antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka mengawal penyaluran dan pemanfaatan dana desa. Program ini adalah upaya Kejaksaan Agung agar dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia yang rencananya akan kita laksanakan dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan.

“lanjut Bupati dengan adanya Program Jaksa Garda Desa yang berlaku di seluruh pelosok Indonesia, dimana Kejaksaan adalah mitra bagi aparatur desa dalam membangun Desa dengan mempergunakan dana desa supaya tepat sasaran. Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum,tidak bisa dimaknai sebagai lembaga yang hanya melakukan penuntutan, tetapi juga berperan dari sisi lain seperti bagaimana upaya kejaksaan.dalam mencegah perilaku koruptif,terhadap pejabat negara, maupun orang orang yang mengelolah keuangan negara melalui konsep Penegakan hukum dengan cara pencegahan dan salah satunya adalah Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)”.

Meskipun saat ini Sudah banyak kemajuan yang kita capai namun hendaknya kita jangan terlalu mudah untuk berpuas diri,kita harus mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang sudah lebih maju. Masyarakat harus terlibat langsung dalam proses pembangunan sejak awal yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan hingga Evaluasi.”jelasnya

Program Jaga Desa merupakan program yang dilaksanakan untuk pengelolaan penyaluran dan pemanfaatan dana desa khususnya, serta pengelolaan pembangunan melalui anggaran pendapatan dan belanja kampung pada umumnya. Melalui program ini, diharapkan anggaran dana desa yang setiap tahunnya meningkat dapat dikelola secara baik dan optimal serta terhindar dari penyalahgunaan serta penyimpangan.

Dengan ditandatangani Nota Kesepakatan Ini, maka pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dikelola secara baik dan optimal serta terhindar dari penyalahgunaan serta penyimpangan.

“Program ini bertujuan mencegah konflik sosial di tengah masyarakat yang heterogen, juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan positif sebagai upaya membangun Way Kanan yang semakin maju dan berdaya saing tahun 2021.tutup bupati (RISMAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here