Pemkot Bogor Tak Kompromi, Tegakan Protokol Kesehatan

SumateraPost, Bogor – Pemkot Bogor tak akan kompromi tegakan aturan pelanggar protokol kesehatan Pencegahan, pengendalian Covid- 19. Terlebih Presiden Jokowi telah teken Intruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukumnya.

“Penerbitan Inpres dalam rangka menjamin kepastian hukum. Memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19, di seluruh penjuru negeri,” kata Kabag Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta pada Sumatera Post Kamis (6/8/2020) siang

Menurut Alma, pandemi Covid-19 terjadi lonjakan tajam. Pemkot Bogor terus berupaya melindung kesehatan masyarakat dengan gencar melipat gandakan tertib kesehatan yang disebarkan di berbagai media informasi.

Namun demikian Pemkot Bogor, akan tetap menerapkan sanksi administratif, bagi pelanggar yang tak patuh terhadap ketentuan protokol kesehatan dan Pemkot Bogor telah berulang kali gencar mensosialisasikan.

Menurutnya, Pemkot Bogor telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam pelaksanaan PSBB -AKB

“Penanggulangan Covid-19, telah di teken pak Walikota Bogor tanggal 4 Agustus 2020 dan langsung diberlakukan,” ungkap Alma.

Dijelaskan, sanksi administratif diberlakukan beragam sesuai jenis pelanggaran.Dikatakan Alma, ada 11 pasal yang mengatur bentuk kegiatan, dan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020.

Disebutkan, merupakan turunan dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020. “Isinya dapat diliat melalui JDIH Kota Bogor dan informasi Pemerintah Kota Bogor. ” papar Alma

Dijelaskan pula, Perwali 64 tentang sanksi tertib kesehatan berupa protokol kesehatan. Diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 6, dengan mengutamakan kearifan lokal dan bantuan seluruh lapisan masyarakat untuk patuh.

“Satpol PP dibantu Polri dan TNI dapat menjalankan kewenangan ini dengan baik. Dibawah pengawasan Walikota dan Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor, agar lebih efektif menurunkan penularan Covid- 19,” tutur Alma.

Dijelaskan lebih lanjut, regulasi ini sebagai bagian pelayanan perlindungan masyarakat, agar tidak terlena atas pelonggaran kegiatan di beberapa sektor dimasa Pandemi.

“Jika melanggar dan tak ada kompromi, dikenai sanksi administratif sebagaimana tertuang di Perwali, ” jelas Alma.(Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here