Pemkot Komunikasi Intens, Wujudkan Pemindahan Pusat Pemerintahan

SumateraPost, Bogor – Pemkot Bogor terus melakukan komunikasi intens dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Untuk mematangkan rencana pemindahan pusat Pemerintahan Kota Bogor di Kelurahan Katulampa, Bogor Timur.

“Lahan seluas enam hektar milik Kemenkeu itu, akan kita mohon untuk dijadikan pusat Pemerintahan yang terintegrasi,” kata Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim Rabu (9/9/2020)

Lahan tersebut kata Dedie disiapkan sebagai lokasi pusat pemerintahan Kota Bogor yang baru. Sebagai antisipasi pengembangan kota yang terus berkembang.

“Tanahnya belum milik kita, tapi kita sedang proses. Rencana itu dapat sambut positif dari Kemenkeu,” katanya.

Dedie yakin hal itu dapat terlaksana, mengingat berbagai pertimbangan telah disampaikan dalam bentuk kajian ilmiah. Dibangunnya komplek perkantoran terintegrasi, bentuk peningkatan pelayanan publik.

Menurut Dedie desakan OPD terus disuarakan jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Langkah itu diambil tutur Dedie, sebagai bentuk antisipasi perkembangan Kota Bogor yang dinamis.

“Rencana itu, bukan tiba-tiba, tapi berangkat dari kebutuhan mendesak dan telah diajukan berulang untuk memenuhi sarana dan prasarana perkantoran,” tutur Dedie

Dedie menyebut, selama ini belum ada pembangunan infrastruktur perkantoran pemerintahan yang terpusat. Sehingga, kata Dedie, rencana ini sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Pemkot Bogor telah mengajukan pinjaman sebesar Rp 2,05 triliun kepada pemerintah pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di era pandemi.

Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur kawasan Gelanggang Olah Raga (GOR) Pajajaran.(Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here