Oleh : Fery Hendi Jaya
Dosen Teknik Sipil Unisab/Ketua DPW IASPRO Lampung
Ketahanan pangan sering dipersepsikan sebagai soal ketersediaan produksi: seberapa luas panen, seberapa besar tonase beras, atau seberapa tinggi produktivitas komoditas strategis. Namun pemahaman semacam itu tidak cukup, bahkan berpotensi menyesatkan, jika ketahanan pangan diperlakukan hanya sebagai output pertanian.
Ketahanan pangan sesungguhnya adalah sistem yang bertumpu pada empat dimensi utama—ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas—yang hanya dapat bekerja ketika ada mekanisme distribusi yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, transportasi bukan sekadar sarana pemindahan barang, melainkan infrastruktur ketahanan yang menentukan apakah pangan dapat hadir dalam tempat, waktu, jumlah, dan harga yang dapat dijangkau masyarakat.
Di Lampung, provinsi yang dikenal sebagai Tanah Lado, peran transportasi semakin strategis karena Lampung tidak hanya berfungsi sebagai wilayah produksi, tetapi juga sebagai koridor distribusi pangan lintas pulau.
Lampung menempati posisi geografis yang unik: menjadi gerbang Sumatera menuju Jawa. Konektivitas Lampung ditopang oleh pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan barang, jaringan jalan nasional lintas Sumatera, serta Tol Trans-Sumatera yang mempercepat pergerakan barang.
Kombinasi ini menjadikan Lampung berpotensi sebagai simpul logistik pangan nasional, terutama untuk menyuplai kebutuhan pasar besar di Pulau Jawa. Akan tetapi, peluang ini tidak otomatis terwujud apabila sistem transportasi Lampung masih berjalan secara parsial. Hilirisasi pangan membutuhkan rantai pasok yang lebih kompleks dibanding distribusi komoditas mentah, dan kompleksitas ini hanya dapat dikelola jika transportasi dibangun sebagai sistem logistik yang terintegrasi.
Hilirisasi pangan—yakni transformasi komoditas primer menjadi produk bernilai tambah—adalah strategi penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus ketahanan ekonomi. Hilirisasi memungkinkan komoditas tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk yang lebih tahan simpan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan berpotensi menembus pasar modern maupun ekspor.
Namun hilirisasi memerlukan tiga prasyarat logistik: (1) suplai bahan baku yang kontinu, (2) reliabilitas distribusi, dan (3) fasilitas pascapanen yang memadai. Jika transportasi tidak reliabel—misalnya karena jalan rusak, keterbatasan akses ke koridor utama, atau kepadatan simpul pelabuhan—maka industri pengolahan menghadapi risiko idle capacity, biaya meningkat, dan daya saing produk hilir menurun. Oleh karena itu, transportasi dalam hilirisasi pangan bukan sekadar kebutuhan pendukung, tetapi faktor penentu keberhasilan.
Data jaringan jalan di 15 kabupaten/kota Lampung menunjukkan adanya disparitas kapasitas konektivitas antarwilayah. Kabupaten seperti Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat memiliki jaringan jalan yang lebih panjang, mencerminkan luas wilayah dan kebutuhan jaringan darat yang besar. Kabupaten lain seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Tanggamus juga memiliki jaringan jalan yang signifikan, yang dapat dibaca sebagai penopang aktivitas produksi dan distribusi.
Di sisi lain, kota-kota seperti Bandar Lampung dan Metro memiliki panjang jalan yang lebih pendek, namun memiliki kepadatan ekonomi, akses pasar, dan fasilitas layanan yang lebih tinggi. Dari perspektif transportasi, konfigurasi ini mengarah pada kebutuhan desain logistik hub-and-spoke: kabupaten sebagai penyedia bahan baku (spoke), sementara kota/kawasan industri sebagai simpul pengolahan, pergudangan, dan distribusi (hub). Pola semacam ini lazim digunakan untuk menekan biaya logistik, meningkatkan konsolidasi arus barang, dan memperkuat konektivitas pasar.
Namun, persoalan utama dalam sistem pangan tidak berhenti pada jaringan jalan. Biaya logistik yang tinggi, kehilangan pascapanen, dan volatilitas harga merupakan masalah struktural yang masih dominan pada rantai pasok pangan. Biaya distribusi yang besar menaikkan harga di tingkat konsumen sekaligus menekan margin petani dan pelaku UMKM. Kehilangan pascapanen terjadi akibat penanganan yang tidak optimal—misalnya keterlambatan pengiriman, ketiadaan gudang, fasilitas pengeringan, atau rantai dingin—yang mengakibatkan komoditas menurun mutu atau rusak sebelum sampai ke pasar.
Sementara volatilitas harga, terutama pada komoditas strategis dan komoditas segar, sering terjadi bukan karena produksi tidak ada, melainkan karena distribusi dan penyimpanan tidak mampu menyesuaikan perubahan musim dan dinamika permintaan.
Pada kondisi panen raya, misalnya, daerah produksi kerap mengalami penurunan harga karena pasokan melimpah dan kapasitas penyimpanan terbatas. Petani akhirnya menjual pada harga rendah karena tidak memiliki opsi menahan stok atau mengolah menjadi produk yang lebih tahan simpan.
Sebaliknya, ketika pasokan turun, harga melonjak cepat karena distribusi tidak mampu mengisi kekurangan secara merata. Hilirisasi seharusnya menjadi mekanisme stabilisasi: produk olahan lebih tahan simpan, pasar lebih luas, dan nilai tambah meningkat. Namun hilirisasi hanya efektif apabila logistik mampu menyediakan suplai bahan baku tepat waktu dan menyalurkan produk hilir secara efisien.
Di sinilah kebutuhan logistik modern menjadi penting: gudang yang memadai, fasilitas pengeringan (dryer) untuk padi/jagung, serta cold chain untuk hortikultura, cabai, perikanan, dan produk beku. Cold chain bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan komponen krusial untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.
Tanpa cold chain, komoditas segar mengalami degradasi kualitas selama distribusi, sehingga nilai jual turun dan risiko kehilangan meningkat. Dalam konteks Lampung, yang memiliki potensi besar di komoditas segar dan sekaligus menjadi jalur distribusi ke Jawa, ketersediaan cold chain menentukan apakah Lampung mampu meningkatkan daya saing komoditas hilir dan mengurangi kerugian pascapanen.
Selain cold chain, digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan rantai pasok pangan. Digitalisasi memungkinkan pelaku rantai pasok memantau stok dan harga, mengatur jadwal pengiriman, melacak posisi barang, dan meningkatkan transparansi mutu serta asal komoditas (traceability).
Dalam konteks hilirisasi dan pasar modern, traceability bukan hanya kebutuhan manajerial, tetapi juga syarat kepercayaan konsumen dan standar mutu. Digitalisasi juga memperkuat resiliensi sistem, karena gangguan seperti cuaca ekstrem, kemacetan pelabuhan, atau fluktuasi biaya transportasi dapat ditangani melalui pengalihan rute dan penyesuaian distribusi berbasis data.
Dengan demikian, agenda transportasi untuk ketahanan pangan Lampung seharusnya diarahkan pada pembangunan sistem logistik terintegrasi.
Pertama, perlu pengembangan koridor logistik pangan yang menghubungkan sentra produksi utama menuju simpul hilirisasi (Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan) dan pelabuhan.
Kedua, penguatan konektivitas first mile–last mile harus menjadi prioritas agar manfaat tol dan pelabuhan benar-benar dirasakan oleh petani dan pelaku UMKM.
Ketiga, perlu pengembangan pusat hilirisasi berbasis hub-and-spoke dengan fasilitas pengolahan dan konsolidasi barang dekat koridor utama.
Keempat, modernisasi gudang, dryer, dan cold chain diperlukan untuk menekan kehilangan pascapanen dan menstabilkan harga.
Kelima, optimalisasi pelabuhan sebagai simpul logistik pangan harus didukung integrasi trucking, pergudangan, serta manajemen jadwal berbasis teknologi.
Keenam, digitalisasi logistik pangan harus didorong melalui sistem informasi rantai pasok yang memudahkan koordinasi distribusi, tracking, dan traceability.
Kesimpulan utama dari opini ini adalah bahwa arsitektur transportasi merupakan urat nadi hilirisasi ketahanan pangan Lampung.
Lampung memiliki modal strategis: produksi komoditas pangan, posisi gerbang Sumatera–Jawa, jaringan tol, dan pelabuhan. Namun modal tersebut hanya dapat menjadi keunggulan nyata jika transportasi dan logistik diperlakukan sebagai sistem yang terintegrasi dan adaptif. Jika Lampung mampu membangun sistem logistik yang efisien, reliabel, berbasis cold chain dan digitalisasi, maka hilirisasi pangan akan berkembang, nilai tambah meningkat, stabilitas harga lebih terjaga, dan Lampung dapat tampil sebagai model ketahanan pangan regional yang berkontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional,…smoga!!
