Pengurusan Izin Begitu Rumit, Pajak Papan Reklame Selalu Dikutip: Pengusaha Datangi DPRD

Pengusaha papan plang reklame mendatangi Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, menyampaikan keluhan pengurusan izin yang begitu rumit

Sumaterpost.co | Tanjungpinang – Sejumlah pengusaha papan plang reklame mendatangi Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, menyampaikan keluhan pengurusan izin yang begitu rumit, namun pajak Iklan reklame selalu dikutip.

Hal inipun akhirnya diadukan pengusaha papan reklame ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di sengarang, untuk mendapatkan atensi dan meminta keseriusan DPRD memanggil dinas terkait. Atas pencabutan dan penertiban iklan yang terpasang di papan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), yang gencar dilakukan belakangan ini.

Andi Chori Patahuddin, deligasi perwakilan pengusaha kecil papan reklame menuturkan, permasalahan ini sudah bertahun-tahun tidak pernah terselesaikan di pemko Tanjungpinang, bahkan regulasinyapun tidak jelas arahnya seperti apa,” ujar chori (Sapaan-Akrab Red) menjelaskan, saat ditemui Awak Media ini diruang kerja Ketua DPRD pada selasa (13/9).

Baca Juga :  Polda Kepri dan Delapan Ormas se-kota Batam Membagi Sembako ke Panti Asuhan

“Jumlah papan reklame yang berdiri saat ini, ada ratusan di Kota Tanjungpinang. Namun, yang memiliki izin hanya 9 saja, tapi kenapa baru sekarang ditertibkan pemko Tanjungpinang,” beber chori dengan heran.

Saya juga pengusaha kecil papan reklame di Kota Tanjungpinang ini, sudah bertahun-tahun saya mengurusi izin papan reklame, tapi sampai sekarang tak pernah dikeluarkan dari dinas terkait,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pelaku Pembobol Brangkas di Toko Aluminium Ruko Buana Indan Kota Batam Berhasil Diringkus

Padahal, lanjut chori. Pengusaha papan reklame selalu membayar pajak ke pemko Tanjungpinang. Dan anehnya? Pajak tersebut diterima pemko Tanjungpinang,” ucapnya menambahkan.

Ditempat yang sama, Iwan loede salah satu pengusaha yang turut hadir bersama Andi Chori di DPRD, juga mengomentari keluhannya,” Persoalannya mampu tidak pemko Tanjungpinang mengeluarkan izin yang dari tahun 2000 sampai sekarang yang tak kunjung selesai,” cetusnya.

“Bahkan pemko mau belajar kemana? Mau belajar ke DKI, dkipun tak mampu tentang perizinan ini, terkecuali dikeluarkan rekomendasi itu boleh, dan itu mungkin bisa,” kata Iwan singkat.

Baca Juga :  Polda Kepri dan Delapan Ormas se-kota Batam Membagi Sembako ke Panti Asuhan

Menanggapi keluh kesah yang disampaikan pengusaha papan reklame ke DPRD, Wakil Ketua I dari Fraksi Partai Golkar Noviliandry Fathir mengatakan.

“Tadi kami sudah mendengarkan keluhan yang disampaikan para pengusaha papan reklame, begitu sulitnya untuk mendapatkan perizinan dari dinas terkait,” sebut Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang.

Kemudian surat yang ditujukan ke kami, sudah kami terima. Selanjutnya kami akan memanggil pihak-pihak terkait, untuk didengarkan pendapatnya dalam Rapat Dengar Pendapat di DPRD nantinya,” tutup Noviliandry Fathir kepada Awak Media ini.