Penolakan UU Cipta Kerja, Alma: Berdampak Signifikan Secara Hierarki.

SumateraPost, Bogor — Aksi demo menyuarakan penolakan pengesahan Undang Undang (UU) Cipta Kerja sebagai kebijakan Omnibus Law. Hampir terjadi seantero negeri ini, menyuarakan penolakan.

Buruh, mahasiswa dan kelompok masyarakat peduli, membangun kekuatan dan menjadi satu tanpa tendeng aling aling. Para demonstran tak sepakat terbitnya Undang Undang tersebut, hingga muncul suara perlawanan dari pro pemerintah.

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta saat diminta pendapatnya terkait hal itu, menilai terbitnya UU Cipta Kerja.Tentunya ada sisi positif dan negatif atas pengesahan UU Cipta Kerja sebagai kebijakan Omnibus Law.

Menurutnya, bila merunut dari sisi penataan dan evaluasi Produk Hukum Daerah Kota Bogor. Pada Perda yang berjumlah sekitar 158 maupun Perwali sekitar 500 an, akan terdampak signifikan secara hierarki.

Pemkot Bogor, mau tak mau harus segera disesuaikan terutama regulasi yang menyangkut bidang hak dan kewajiban dalam ketenagakerjaan, perburuhan dan perizinan usaha atau investasi.

“Kami segera evaluasi merujuk kebijakan Omnibus Law terhadap Produk Hukum Daerah telah dikeluarkan. Mengawali dengan mencabut 7 Perda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bogor beberapa waktu lalu,” kata Alma Wiranta pada Sumatera Post Kamis (8/10/2020) petang.

Kerja keras Bagian Hukum dan HAM ke depan selain menganalisis Regulasi Produk Hukum Daerah dengan harmonisasi Undang-Undang sebagai Regulasi Nasional juga harus memperhatikan kearifan lokal yang terjadi di Kota Bogor.

” Kalau tidak, Pemkot Bogor dapat kelimpungan dalam menyesuaikan kebijakan Omnibus Law,” ungkap Alma. (Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here