Penurunan Spanduk Kedua Terkait Pencairan Dana Warisan Bung Karno oleh Satgas Gabungan

0

Pasaman, Sumaterapost.co – Penurunan Spanduk yang dipasang oleh kelompok yang menamakan dirinya Indonesia Mercusuar Dunia, di kampung Tanjung Medan nagari Panti Selatan kecamata Panti Pasaman Sumatera Barat, Jum’at 17 Januari 2020.

Penurunan/pencopotan spanduk yang bertempat di kios Hendrawati (Warga Kenagarian Tanjung Medan) di ikuti oleh, Kapolsek Panti beserta jajaran, Pasi Ops Dim 0305/Pasaman beserta anggota, Camat Panti beserta walinagari, Kasatpol PP beserta jajarannya, Kakan Kesbangpol bersama jajarannya, serta disaksikan masyarakat setempat.

Adapun Spanduk/Baleho yang diturunkan sebanyak 2 Lembar, satu di luar rumah satu lagi dalam rumah, tepatnya di ruang tamu dengan ukuran 2×4 Meter.

Hendrawati (Anggota Indonesia Mercusuar Dunia,Kabupaten Pasaman) mengatakan, Pemasangan Baliho ini adalah perintah langsung dari yang mulia Mr.Dony Pedro, kepada ketua ketua cabang yang ada di kelurahan/kecamatan.

Setelah Pemasangan baleho diwajibkan memvideokannya.
Pemasangan baleho bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar bergabung dengan IMD karena Pembukaan aset amanah Allah Swt, yang ada di Bangk BNI 46, dan Bank Mandiri diseluruh lndonesia yang dimulai dari tanggal 1 Januari s/d 31 Maret 2020.

Baca Juga :  Pilkada Pasaman Untuk Calon Perseorangan Nihil

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dana hibah tersebut supaya segera menyetorkan mahar kepada saudara HM atau kepada Ys.

Afrizal (Kakan Kesbangpol Kab.Pasaman) mengatakan, kelompok ini tidak terdaftar di Kesbangpol, tidak ada izin dari Kominfo, dan tidak ada koord atau izin pemerintahan kecamatan maupun Nagari.

Ternyata setelah di koonf dengan BNI ternyata Norek tersebut tidak ada.

Agar tidak terjadi lagi kasus serupa, diminta kedepannya aparat kecamatan dan wali nagari melakukan monitoring rutin didaerah menyikapi persoalan yg terjadi maka harus difungsikan trantib dan linmas.

Jika dijumpai hal seperti ini yang berbau sara dan hasutan laporkan dan lakukan koordinasi untuk tindak lanjutnya apalagi tidak sesuai dengan regulasi yg ada.

Secara hukum pelaku pemasang sebenarnya sudah bisa dijerat dengan Pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 (Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.) dan ini juga bisa mengarah kepada tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. (Ewin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here