Penyelenggara Pemilihan Wajib Pahami Teknis dan Mekanime Putungsura Pilkada 2020

SumateraPost, Binjai – Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, tampil sebagai narasumber pada bimbingan teknis (bimtek) penerapan protokol kesehatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara kepada seluruh jajaran anggota PPK se-Kota Binjai, yang diselenggarakan KPU Kota Binjai di Aula Lantai IV Hotel Graha Kardopa, Jumat (16/10/2020) siang.

Dalam arahannya, Evi mewajibkan seluruh jajaran penyelenggara pemilihan se-Kota Binjai, mulai dari tingkat komisioner KPU, PPK, PPS, hingga KPPS, benar-benar memahami seluruh aturan dan istilah-istilah terbaru terkait teknis dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara (putungsura), demi menjamin Pilkada 2020 terlaksana secara demokratis dan sesuai aturan.

“Ini mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sangat berbeda dengan penyelenggaraan pemilihan pada periode-periode sebelumnya, menyusul situasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda negara kita,” ungkapnya, didampingi Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Adenin, dan Ketua KPU Kota Binjai, Zulfan Effendi.

Menurut Evi, aturan khusus yang harus dipahami dan diaplikasikan setiap penyelenggara ialah penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat pada setiap pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020, terutama menyangkut proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, pada 9 Desember mendatang.

Pasalnya, saat pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada 2020, penyelenggara pemilihan, khususnya KPPS, dituntut optimal melayani dan memfasilitasi masyarakat dala. menggunakan hak pilihnya, serta berupaya mencegahul munculnya klaster baru penyebaran Covid-19.

“Di Pilkada 2020 ini tanggungjawab kita selaku penyelenggara pemilihan semakin bertambah. Selain menjamin tahapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai aturan, kita juga harus memastikan seluruh TPS itu aman, nyaman, dan sehat,” terang Evi.

Diakuinya, KPU RI sejauh ini telah merekomendasikan seluruh jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota se-Indonesia yang meyelenggarakan Pilkada, untuk menerapkan kriteria dan pertimbangan khusus dalam menentukan lokasi maupun kategori TPS aman, nyaman, dan sehat.

Beberapa pertimbangan khusus yang sebaiknya diterapkan penyelenggara pemilihan, antara lain TPS harus ditempatkan pada lokasi terbuka, aman dari kerumunan massa, memiliki fasilitas dan sarana sterilisasi, serta berada di wilayah yang memiliki jaringan internet dan komunikasi memadai.

Di sisi lain, Evi juga meminta penyelenggara pemilihan untuk menyiapkan fasilitas khusus, seperti tempat mencuci tangan, sarung tangan plastik, peralatan desinfeksi, cairan handsanitizer, alat oengukur suhu tibuh, dan bilik khusus, serta mewajibkan pemilih mebggunakan masker, serta membawa tanda pengenal resmi dan alat tulis sendiri.

“Saat ini kita pun sedang menyiapkan teknologi khusus untuk membantu proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Sehingga hal tersebut akan memudahkan kinerja KPPS, menjamin proses input data perolehan suara terlaksana lebih cepat dan transparan, serta mencegah terjadinya manipulasi data perolehan suara,” jelasnya.

Meskipun demikian, Evi tetap mengharapkan petugas KPPS lebih mengutamakan pemenuhan hak masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, dengan tidak mengabaikan penerapan protokol kesehatan oencegahan Covid-19.

“Dalam formulir undangan untuk pemilih, nantinya akan dicantumkan waktu antrean untuk pemungutan suara, agar tidak terjadi kerumunan massa. Namun jika pemilih tidak bisa hadir di TPS pada jam antrean yang telah ditetapkan, maka pihak KPPS tetap wajib memberikan mereka kesempatan menggunakan hak pilihnya,” tukas Evi. (andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here