Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun PNS Siap Dialihkan ke BPJAMSOSTEK

0

SumateraPost, Binjai – Sesuai amanat Undang-Undang Nomor: 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), paling lambat 2029 mendatang penyelenggaraan program pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) akan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK, Sumarjono, mengakui, pihaknya sedang menunggu regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 24/2011 sebagai dasar teknis pelaksanaan peralihan program, dari perusahaan pelaksana sebelumnya, yakni PT Taspen (Persero).

“Sebagai badan penyelenggara, pasti kami bekerja berdasarkan kebijakan pemerintah. Tentu saja pemerintah akan mempersiapkan regulasi terkait teknis pengalihan, termasuk besaran iuran dan manfaat pensiun untuk PNS. Nantinya kami pun dilibatkan untuk memberikan masukan sesuai dengan kompetensi kami,” ungkap Sumarjono di Jakarta, Rabu (12/02/2020)

Dikatakannya, program jaminan pensiun (JP) BPJAMSOSTEK selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur program jaminan pensiun untuk pekerja non-PNS, yang diselenggarakan dengan skema “pre-funding” melalui iuran pemberi kerja dan pekerja. Manfaat yang diterima merupakan hak peserta dan sebagai kepastian atas perlindungan kepada seluruh warga negara.

Baca Juga :  Curi Lembu Tetangga, Pria Bertato Babak Belur Diamuk Massa

Terkait manfaat program jaminan pensiun untuk PNS, Sumarjono menegaskan, tidak akan terjadi penurunan manfaat, jika program tersebut dialihkan penyelenggarannya kepada BPJAMSOSTEK.

“Pemerintah tentunya akan menyiapkan skema program jaminan pensiun yang memastikan PNS tetap mendapatkan manfaat pensiun, yang minimal setara atau bahkan lebih baik dibandingkan sebelumnya,” ujarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor: 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor: 11/2017 terkait Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa program jaminan pensiun bagi PNS diberikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdiannya.

Dalam hal ini, sambung Sumarjono, pemberian program jaminan pensiun PNS dalam bentuk hak, mengacu pada Undang-Undang Nomor: 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Penyelenggaraannya sendiri berbentuk hak PNS sebagai warga negara Indonesia, sehingga tidak ada diskriminasi dengan pekerja lain.

“Sebaliknya, untuk program pensiun dalam bentuk penghargaan atas pengabdian bagi PNS, pemerintah juga tengah mempersiapkan konsep yang tepat sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian PNS, termasuk badan yang akan menyelenggarakan,” terangnya.

Baca Juga :  Tabrakan Beruntun di Binjai, Satu Meninggal Belasan Luka-Luka

Secara khusus Sumarjono menegaskan, meskipun Undang-Undang Nomor: 24/2011 mengamanatkan agar PT Taspen (Persero) mengalihkan programnya paling lambat tahun 2029, namun BPJAMSOSTEK menyatakan telah siap jika Pemerintah mempercepat proses pengalihan tersebut.

“Kami sudah berpengalaman menjalani proses pengalihan program jaminan hari tua (JHT) milik karyawan BUMN pada 1996 silam, yang sebelumnya juga diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero),” tegasnya.

Bahkan menurut Sumarjono, pengalihan tersebut dianggap sukses, mengingat saat ini tidak ada penurunan manfaat, dan bahkan BPJAMSOSTEK selalu memberikan imbal hasil di atas ketentuan, yakni sebesar 6,0 persen per tahun pada 2019.

“Selain itu, BPJAMSOSTEK juga pernah mengalihkan program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) di era PT Jamsostek (Persero) kepada BPJS Kesehatan pada 2014,” sebut Sumarjono.

Senada dengan hal itu, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Retno Pratiwi, menegaskan, pada prinsipnya pemerintah berkomitmen melindungi seluruh warga negaranya, tanpa memandang seseorang itu pekerja swasta, PNS, ataupun TNI/Polri.

“Pemerintah dengan segala upaya berkomitmen memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya, termasuk PNS. Pengalihan program dari Taspen ke BPJAMSOSTEK sesuai SJSN tidak akan mengurangi manfaat pensiun bagi PNS, tetapi justru memberikan kepastian keadilan dan peningkatan manfaat,” seru Retno.

Baca Juga :  Terlibat Curanmor, Norman Diringkus Polsek Binjai Kota

Apalagi dalam Undang-Undang Nomor: 24/2011 tentang BPJS jelas mengatur pengalihan program yang dikelola PT Taspen (Persero) sesuai dengan SJSN, bukannya berbentuk peleburan atau penggabungan institusi.

“PT Taspen (Persero) tidak perlu khawatir berlebihan atas isu penggabungan institusi. Sebab sesuai amanat Undang-Undang, pengalihan hanya mencakup program. Pemerintah tidak berencana untuk melebur kedua institusi ini,” pungkas Retno. (andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here