Perampasan Kendaraan Dijalan, Diuji Ditingkat Banding Ingin Jajal Naluri Hakim

SumateraPost, Bogor – Konsumen NSC finance Iin Darliaman menyerahkan memori banding di Pengadilan Negeri (PN) Bogor, setelah lembaga peradilan itu mengeluarkan putusan dan dianggap sesat. Kini Iin Darliaman melanjutkan gugatan sekaligus ingin jajal Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

“Gugatan itu ditingkatkan karena banyak terjadi kejanggalan dalam putusan dan ingin menguji di Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam Kasus Perdata 184,” kata Iin Darliaman di PN Bogor Senin (14/6/2021) siang.

Menurutnya, gugatan dinaikkan ke tingkat banding setelah putusan PN Bogor 31 Mei 2021 dinilai janggal dan sesat. Banyak hal yang perlu diuji di tingkat banding. “Mana tau naluri hakim disana lebih peka terhadap keadilan dalam menjatuhkan vonisnya,” tutur Iin.

Sebelumnya, Kuasa hukum penggugat Oktrivian menyebut putusan PN Bogor disebut sesat. Karena menurutnya banyak fakta hukum dinilai ganjil. Dia berjanji akan melaporkan sikap majelis hakim yang dinilai berat sebelah, vonis yang dibacakan dalam Gugatan Perdata PMH 184.

“Kita terpaksa harus berkirim surat melaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) di Jakarta,” kata Oktrivian.

Baca Juga :  Dedie: Kita Menunggu Kebijakan Pusat, Apakah Level 4 Atau Menjadi Level 3

Ada beberapa poin penting dalam pokok perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat tidak dimasukan dalam pertimbangan majelis hakim saat mengeluarkan putusan yang pimpin ketua majelis hakim Ummi Kusuma Putri, Mathilda Cheristina Katarina dan Melissa hakim anggota dan panitera biasanya Astrid Hastridian tiba tiba ada penggantian yakni Okta.

“Putusan majelis hakim sangat merugikan penggugat dan banyak keberatan pengguat tak masuk dalam pertimbangan putusan majelis hakim,” kata Oktrivian.

Majelis mengakui, adanya pengikatan objek jaminan kredit Akta Jaminan Fidusia dan eksekusi sepihak, diterima sebagai perbuatan melawan hukum atas dasar kekuatan eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia.

Uniknya, malah sebaliknya tindakan eksekusi tersebut menurut Majelis bukanlah Perbuatan Melawan Hukum. Malah membenarkan tindakan eksekusi perampasan kendaraan ditengah jalandan dan Debitur disebut lebih dahulu melakukan Wanprestasi.

“Tidak perduli apapun penyebabnya, tetapi perbuatan itu sendiri tidak dapat dikatakan sah, menurut hukum” ungkap Oktrivian.(Den)

Sebutan Wanprestasi, kata Oktrivian harus dibuktikan melalui Pengadilan. Perkara Debitur terlambat melakukan pembayaran angsuran, jelas tertuang di Perjanjian Kredit. “bukankah ada perjanjian diatur mekanisme lewat denda harian, sebagai sanksi, jadi tidak boleh dicampur aduk”, ungkapnya.

Baca Juga :  Kapolres Bogor Kunjungi Gerai Vaksin Presisi Mall Metropolitan Cileungsi

Dia mempertanyakan, entah mengapa? Majelis lalai mempertimbangkan, PERKAP No. 8 Tahun 2011, Pasal 2 dan Pasal 3 tentang syarat2 pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Menurutnya, eksekusi jaminan fidusia harus dilengkapi dengan dokumen Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

“Pihak leasing mestinya, sebelumnya melayangkan surat teguran atau somasi tertulis pada konsumen minimal dua kali dan hal itu tidak dilakukan sama sekali pihak NSC finance,” kata Oktrivian.

Oktrivian mempertegas, Majelis mengabaikan Ketentuan PMK 130 Tahun 2012, tentang larangan NSC finance melakukan merampas kendaraan ditengah jalan, secara sepihak tanpa memenuhi prosedur ketentuan.

Dikatakan, Majelis mengabaikan dan tidak masuk pertimbangan Bukti Laporan Polisi a/n. Penggugat di Polrestro Jakarta Timur, dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 368 dan Pasal 335 KUHP atas penarikan kendaraan ditengah jalan.

Baca Juga :  Sekretariat Presiden, Luncurkan Pendaftaran Upacara Virtual HUT ke-76 RI

“Semula penggugat berharap, Majelis akan mempertimbangkan aspek hukum dalam perspektif perlindungan konsumen, ternyata tidak sana sekali,” kata Oktrivian.

Menurutnya, Majelis hakim gagal menguak fakta yang terjadi pelanggaran Klausul Baku pada Pasal 18, Ayat (1), Huruf: (d), (g), (h), UU PK RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hasilnya kata Oktrivian cacat hukum pada Akta Jaminan Fidusia dan turunannya, Sertifikat Jaminan Fidusia. Sehingga batal demi hukum, eksekusi jaminan fidusia, masuk dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum.

Banyak keganjilan lain dilakukan Majelis Hakim dan tidak masuk dalam pertimbangan putusan majelis, berakibat putusan majelis hakim dinilai sesat. Ada apa dan tidak diketahui penyebabnya.

Entah kenapa dan ada apa kok hakim tidak memasukan dalam pertimbangan putusan hingga penggugat dikalahkan dalam persidangan Perdata 184,” kata Oktrivian.

Dalam diktum putusan majelis hakim juga disebut selain ancaman pidana masuk katagori perampasan sesuai yang diatur pasal 368 KUHP dan pelanggaran hak konsumen, yang diatur pasal 4 Undang undang No 8 tahun 1999.(Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here