Peran Ombudsman dalam Monitoring Pemenuhan Hak Difabel

SumateraPost, Semarang – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida tampil menjadi narasumber dalam webinar yang diinisiasi Komunitas Shabat Difabel “JANGKA JATI” dengan keynote speaker Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang diwakili Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Harso Susilo, Jum’at (30/4).

Tampil juga dalam Webinar yang mengusung tema “Peran Ombudsman dalam Monitoring Pemenuhan Hak Difabel dalam Pelayanan dan Penggunaan Fasilitas Publik” ini sebagai nara sumber ; Noviana Dibyantari (KSD & RD) dan Sunarman Sukamto (Staf Presiden Bidang Polhukam dan HAM). Sedangkan hadir sebabagai penanggap Fatimah Asri Mutmainah (Ketua HWO Rembang), Edy Supriyanto (Ketua SEHATI Sukohardjo), Muhammad Julijanto (Divisi Hukum IAIN Surakarta) PSLDIndonesia),dan Purwanti (Koordinator Advokasi Jaringan Sigap Indonesia)

Baca Juga :  Tragedi Kedung Ombo, Dua Orang Kembali Ditemukan Oleh Petugas Gabungan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida memaparkan, JANGKA JATI sendiri kepanjangan dari Jaringan Kawal Jawa Tengah Inklusif yang pembentukannya diinisiasi oleh Komunitas Sahabat Difabel.

Lebih lanjut, disampaikan, bahwa sudah seharusnya pelayanan publik yang akses terhadap golongan prioritas khsusnya penyandang disabilitas. “Ombudsman RI setiap tahunnya menyelenggarakan Penilaian Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Hal ini sangat penting karena dalam penilaian tersebut Ombudsman melihat aspek-aspek (variabe)l fasilitas pelayanan publik yang akses terhadap golongan prioritas ini, dan keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut merupakan poin bagaimana Ombudsman mendorong penyelenggara pelayanan publik mampu tidak mampu, siap tidak siap, harus ada. Mengapa, karena itu amanah Undang-Undnag No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ” terang Farida.

Baca Juga :  Sholat Idul Fitri, “Jangan Berputus Asa Di Masa Pandemi Ini “

Ditambahkannya, penilaian Kepatuhan mendorong Pemerintah Daerah dan semua instansi, kementerian, dan lembaga penyelenggara pelayanan publik memiliki kesadaran akan arti pentingnya pemenuhan terhadap pemenuhan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas diberbagai sektor kehidupan.

“Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas diberbagai sektor kehidupan merupakan wujud kehadiran negara. Pembangunan pendidikan yang layak dan inklusif bagi penyandang disabilitas, fasilitas transportasi dan fasilitas publik yang akses disabilitas, ” tandas Farida.

Baca Juga :  Tempat Wisata di Batang Sementara Ditutup, Upaya Cegah Timbulnya Klaster Baru   

Terakhir, lanjutnya, sebagaimana prinsip-prinsip hak penyandang disabilitas diantaranya memuat prinsip kesetaraan kesempatan, tidak diskriminasi, memastikan aksesibilitas, dan prinsip selanjutnya adalah saling menghormati. Itu berarti menyadari bahwa penyandang disabilitas bagian dari keberagaman masyarakat, dalam hal ini perlunya partisipasi yang penuh dari masyarakat.

“Ombudsman mendorong warga penyandang disabilitas baik secara pribadi maupun komunitas, agar menyampaikan aduan atau laporan terkait pelayanan publik, oleh karena aduan tersebut merupakan partisipasi aktif dan berdampak signifikan bagi perbaikan kualitas pelayanan publik yang inklusi, ” pungkas Farida. (Christian Saputro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here