Perkumpulan Homeschooler, Protes Hasil Riset PPIM UIN Soal Radikalisme

0

SumateraPost, Jakarta – Keluarga homeschooler tidak sepakat jika dikatakan homeschooling menjadi pintu masuknya paham radikalisme. Pasalnya, penelitian terhadap segelintir orang tersebut justru menyebabkan generalisasi terhadap seluruh homeschooling. Padahal, homescholler terutama yang tergabung dalam Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI), setia kepada Pancasila.

Pernyataan itu ditegaskan, Koordinator Nasional Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) Ellen Nugroho, dalam konferensi pers yang digelar di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Selasa (3/12).

Hal ini disampaikan Ellen Nugroho untuk menanggapi publikasi riset yang dirilis Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (PPIM UIN). Dalam riset tersebut menunjukan tentang SR yang menjadi celah untuk menyebarkan paham radikalisme dan intoleransi kepada anak-anak. “Saya khawatir bila masyarakat menggeneralisasi masalah intoleransi atau penyebaran paham radikalisme melalui sekolah rumah (SR) atau homeschooling di Indonesia,” protes Ellen.

Lebih lanjut, PHI mengapresiasi PPIM UIN yang telah melakukan riset tentang homeschooling. Riset ini memberi sumbangan baru terhadap khazanah penelitian tentang HS yang masih sedikit di Indonesia. PHI berharap ke depannya makin banyak akademisi yang meneliti soal HS dan menginformasikan hasil risetnya ke publik. “Tetapi yang perlu dicatat, para peneliti perlu sangat cermat melakukan riset literatur tentang isu HS ini, khususnya aspek sejarah, filosofi, dan metode HS, karena saat ini banyak salah kaprah pemahaman yang beredar tentang HS, baik di antara pejabat pemerintah maupun masyarakat,” ujar Ellen mengingatkan.

Riset PPIM UIN, lanjut Ellen, sejak semula keliru mendefinisikan HS, sehingga salah dalam memilih sampel penelitian, dan dengan sendirinya cacat dalam hasil simpulannya. PHI juga menyayangkan adanya stereotip dan prasangka negatif dalam pernyataan Project Manager PPIM UIN

Yang mengatakan, bahwa yang memilih homeschooling adalah orang-orang yang dikucilkan secara sosial. Kami menyebutnya prasangka karena tidak ada basis penelitiannya. “Justru menurut riset, yang memilih untuk HS umumnya adalah orangtua berpendidikan tinggi, penuh perhatian pada pendidikan anaknya, dan berkomitmen mengoptimalkan potensi anak; tentang sosialisasi, orangtua homeschooler berkeyakinan bahwa sekolah buka satu-satunya tempat bersosialisasi. Rata-rata orangtua homeschooler mengajari anak untuk respek dan bergaul luas lintas kalangan ,” papar Ellen.

PHI lanjut Ellen juga menolak klaim Project Manager PPIM UIN bahwa anak yang tidak sekolah formal lebih besar potensinya untuk terkena paham radikalisme. Riset-riset terdahulu menunjukkan bahwa anak yang belajar di sekolah formal atau lembaga pendidikan nonformal pun rentan terpapar sikap intoleran dan radikalisme dengan persentase yang juga signifikan,” terangnya.

Ellen menambahkan hasil riset-riset yang ada menunjukkan bahwa anak muda Indonesia bisa terpapar radikalisme lewat banyak pintu dan itu tak dibatasi oleh sekat jalur pendidikan. Itu berarti kalaupun didapati ada fenomena radikalisasi terhadap anak, harus dicari akar masalahnya, bukan menstigma jalur pendidikannya. “Ada anak sekolah formal terpapar radikalisme bukan berarti sekolah formal itu berbahaya. Ada anak pesantren teradikalisasi bukan berarti pesantren itu berbahaya. Begitu pula seandainya pun benar ada anak homeschooler yang teradikalisasi bukan berarti homeschooling itu berbahaya,” imbuh Ellen.

Untuk itu, PHI meminta Pemerintah melihat temuan PPIM UIN di atas sebagai masukan sekaligus kritik positif dan karenanya segera memperbaiki kebijakan tentang sekolah rumah yang belum memada Yaitu, pertama, pemerintah harus segera merevisi Permendikbud 129/2014 tentang Sekolah rumah yang menumpangtindihkan konsep pendidikan berbasis keluarga (informal) dengan konsep pendidikan berbasis lembaga (nonformal) agar masyarakat yang tidak paham esensi homeschooling tidak terkecoh oleh lembaga berlabel homeschooling, apalagi yang ternyata merekrut siswa untuk dipaparkan pada radikalisme. Kedua, pemerintah harus membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) turunan Permendikbud tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum yang membingungkan praktisi, aparat dinas pendidikan, dan lembaga pendidikan nonformal yang menjadi mitra pesekolahrumah, untuk mencegah penyalahgunaan label homeschooling untuk motivasi yang merugikan masyarakat. Dan ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa aparat dinas pendidikan di semua tingkatan dari Pusat sampai daerah memiliki pemahaman yang merata tentang kebijakan yang sudah diterbitkan terkait sekolahrumah.

Ellen menambahkan PHI mendukung rekomendasi PPIM UIN agar Pemerintah menciptakan mekanisme pendataan dan pemantauan terhadap praktisi HS demi kepentingan terbaik anak dan masyarakat. “Pemerintah tidak boleh berhenti di alibi bahwa pendataan terhadap praktisi HS itu sukar dilaksanakan. PHI telah mencoba dalam skala kecil dan mendapati bahwa pendataan itu tidak sulit untuk dikerjakan dan sangat berguna,” jelas Ellen.

Ke depan, PHI menuntut Pemerintah selalu melibatkan organisasi yang mewakili keluarga-keluarga pesekolahrumah sebagai stakeholder dalam merumuskan kebijakan apa pun terkait sekolahrumah, alih-alih hanya melibatkan pengurus lembaga pendidikan nonformal berlabel homeschooling karena ada kemungkinan lembaga-lembaga tersebut punya konflik kepentingan dengan keluarga homeschooler yang sebenarnya. “

Ellen juga menegaskan , PHI mendesak Pemerintah menanggulangi intoleransi dan radikalisme secara mendasar, bukan hanya menangani gejala, melainkan penyebabnya. Misalnya, kalau pemerintah ragu-ragu untuk menindak sikap intoleran kelompok masyarakat tertentu atau untuk membubarkan organisasi yang berpaham intoleran atau radikal, penyebaran paham ini akan terus terjadi. Bukan hanya pelajar, mahasiswa, atau guru, bahkan aparatur sipil negara sendiri bisa terpengaruh oleh sikap intoleran/radikalisme . “Sebaliknya, apabila pemerintah bersikap tegas dan konsisten mempromosikan dan melindungi keberagaman, paham intoleran, radikal tak akan bisa menyebar, sehingga tidak ada jalur pendidikan mana pun yang perlu terstigma, baik sekolah formal, nonformal, maupun homeschooling,” pungkas Ellen. (Christian Saputro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here