Polisi Lamban Tangani Pembakaran Bendera PDIP, IPW Khawatirkan Bentrokan Massa

SumateraPost, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) mengharapkan Polri bekerja cepat mengungkap dan menuntaskan kasus pembakaran bendera PDIP dalam aksi demo penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR beberapa waktu lalu. Karena jika tidak dikhawatirkan memicu potensi konflik horisontal di akar rumput.

Namun sayangnya IPW melihat jajaran kepolisian bekerja lamban. Padahal cukup banyak saksi di TKP, video, dan foto aksi pembakaran bendera PDIP yang sudah viral, dan banyak aparat intelijen yang bisa diminta data maupun informasinya untuk mempercepat penuntasan kasus ini.

“Jika Polri masih bekerja lamban, IPW khawatir kasus pembakaran bendera PDIP ini akan memunculkan konflik dan kekacauan, yang berbuntut pada stabilitas keamanan. Apalagi dalam aksi demo menolak RUU HIP itu ada sebagian massa yang menuntut pelengseran Jokowi sebagai presiden” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Sabtu (27/6/2020).

Untuk itu IPW meminta Polri harus perlu bekerja keras segera menuntaskan kasus tersebut. Selain itu segera mengerahkan Babinkamtibmasnya di berbagai daerah untuk melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agar tidak terjadi benturan di masyarakat pasca pembakaran bendera PDIP.

Menurut Neta adalah hal wajar jika PDIP melapor ke polisi karena benderanya dibakar dalam aksi menolak RUU HIP. Artinya, PDIP bisa melaporkan para pembakar bendera maupun korlap aksi, karena sebagai partai besar, PDIP jelas tidak mau dilecehkan.

“Bagaimana pun aksi pembakaran bendera parpol ini tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi yurisprudensi atau preseden yang akan diikuti masyarakat lain, yang jika kecewa dengan parpol atau ormas massa tertentu, massa akan dengan gampang membakar bendera parpol atau ormas itu.
Selain itu dikhawatirkan akan muncul aksi balas dendam dari massa dan pendukung parpol (PDIP, red) terhadap massa aksi yang membakar bendera mereka.

Mengingat massa PDIP cukup banyak dan menyebar di seluruh Indonesia.
Karena bukan mustahil mereka akan melakukan aksi massa memprotes pembakaran bendera parpolnya, sementara ormas yang melakukan aksi penolakan RUU HIP itu juga cukup banyak massanya, dan menyebar di seluruh Indonesia. “Jika hal itu terjadi dikhawatirkan bentrokan massa tentu tak terhindarkan,” ujarnya.

“Untuk itu Polri harus segera memproses dan menuntaskan laporan pembakaran bendera PDIP tersebut agar kekhawatiran konflik dan bentrokan massa di akar rumput tidak terjadi, yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat,” pungkasnya. (Beritasatu.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here