Program Jaksa Sahabat Guru Masih Berlaku, Kasus BOS Kasuistis

SumateraPost, Bandung – Program Jaksa Sahabat Guru (JSG) di Provinsi Jawa Barat, masih berlaku hingga Oktober 2020. Sejak mewabahnya Covid- 19 Maret lalu tiarap, karena terhambat anggaran Dinas Pendidikan tersedot penanganan covid-19.

“Memorandum of Understanding (MoU) yang diprakarsai Kajati Jabar Radja Nafrizal antara Disdik, Kejati dan PGRI Jawa Barat masih berlaku hingga Oktober 2020. Artinya belum dicabut,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Abdul Muis Ali saat di hubungi Sumatera Post di Bandung Selasa (1/9/2020) siang.

Menurutnya, MoU itu berjenjang hingga ke daerah di seluruh Jawa Barat dan masing masing Kejari dan Disdik serta PGRI setempat. Sepakat menanda tangani MoU untuk ditaati dan dilaksanakan, hanya saja sejak Covid- 19 terhenti karena mewabahnya virus corona.

Baca Juga :  KPK Periksa Rachmat Yasin, Terkait Audit Laporan Keuangan Pemkab Bogor

“Kesepakatan itu, masih berjalan dan besar kemungkinan bisa di perpanjang dan masa berlakunya dua tahun. Karena sejak Covid- 19 program JSG jadi vucum terkendala dana,” jelas Abdul Muis Ali.

Dijelaskan, JSG ruang lingkup kesepakatan meliputi, pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara oleh Guru melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Hanya saja TP4D telah di bubarkan.

Baca Juga :  Gubernur Tinjau Lokasi Banjir Bandang, 14 Kecamatan Bogor Barat Rentan Terkena Bencana

Abdul Muis Ali menegaskan, JSG memberikan penerangan hukum tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Potensi terjadinya tindak pidana umum serta tindak pidana lain bagi Guru saat melaksanakan tugas serta materi terkait perdata dan tata usaha negara

Kesepakatan itu, tuturnya memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi, pelayanan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lain.

MoU mendorong untuk melakukan diskusi dan pembahasan bersama dalam mengindentifikasi masalah terkait penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan

Baca Juga :  Polisi Ringkus Pelaku Penggelapan Uang Rp 1,3 Miliar, Tersangka Bersembunyi di Kalimantan Tengah 

Dalam kesepakatan itu tuturnya, para pihak dapat melakukan segala tindakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi yang relevan dalam meningkatkan mutu pelayanan pengabdian kepada masyarakat.

Kesepakatan MoU JSG ditanda tangani Kajati Jabar, Raja Nafrizal, Kadisdik Ahmad Hadadi dan ketua PGRI Jabar Edi Parmadi. MoU itu diteken Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Nomor B.47150.2/Cs.1/10/2018 untuk Kejaksaan Tinggi Jawa barat.

“Pengusutan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) oleh Kejari Kota Bogor sifatnya kasuistis,” kata Abdul Muis Ali (Den)