Program Padat Karya infrastruktur Pertanian Menyentuh Langsung Kebutuhan Masyarakat

Tanah Datar, SP.co,- Sektor pertanian merupakan salah satu penggerak perekonomian Masyakrakat di Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan berkomitmen untuk terus memajukan sektor yang sangat penting ini. Tujuannya tentu saja demi memperkuat dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Tanah Datar.

Sementara pembangunan infrastruktur masih dinilai sebagai kunci dalam peningkatan produktivitas pangan, sekaligus menekan biaya operasional produksi. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan akan terus memfasilitasi dan bekerja sama dengan lembaga Masyarakat untuk membangun infrastruktur pertanian mulai dari waduk, embung, hingga irigasi sekunder dan tersier.

“Saluran Irigasi yang sedang dikerjakan ada 5 titik lokasi,” ucap Yulfiardi Kadis Pertanian Kab Tanah Datar, Rabu (28/04/2021).
Pembangunan Sarana dan prasarana Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan secara Swakelola, dimana Swakelola dalam pengadaan barang dari Pemerintah, dalam ini adalah Dinas Pertanian dan dikerjakan oleh kelompok Masyarakat

Dengan terbitnya Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan akan mengalami perubahan guna mencapai tujuan pengadaan yang lebih baik. Salah satunya adalah metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola berdasar Perpres No. 16 Tahun 2018. Swakelola PBJ sendiri adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/PD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan sarana-prasarana pertanian ini secara swakelola oleh P3A/Kelompok Tani (Poktan) secara bergotong-royong dengan memanfaatkan partisipasi dari anggotanya dimaksudkan guna mendorong tingkat kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketahanan pangan di kabupaten Tanah Datar. Kadis menyatakan, Embung dan Saluran irigasi yang baik akan menjamin hasil produksi padi yang berkualitas.

Peningkatan infrastruktur irigasi pertanian dilaksanakan dengan cara memberdayakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Kelompok Tani. Mulai dari perencanaan awal sampai pelaksanaan fisik dilapangan (pelaksanaan secara padat karya).

“Program padat karya infrastruktur pertanian ini diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi selain peningkatan produksi pertanian, juga pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja,” papar Kadis.

Kadis menjelaskan beberapa keunggulan dari peningkatan infrastruktur irigasi pertanian melalui progam padat karya. Di antaranya meningkatnya semangat partisipatif dan gotong royong, harga kontruksi lebih murah dibandingkan dengan kontraktual, meningkatnya rasa memiliki terhadap sarana yang dibangun dan meningkatnya pendapatan petani atau masyarakat.

Dengan demikian, tingkat kesejahteraan petani akan membaik. ” “Nah, sarana dan prasarana pertanian ini menentukan dalam peningkatan produksi pertanian yang diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan petani,” kata Kadis.

Ditambahkannya ada harapan ke depan, yang biasa bercocok tanam tergantung kepada air sungai atau air hujan, sehingga dibangunannya Parit, embung, dan saluran irigasi yang lancar, maka masyarakat yang bisa menanam satu kali menjadi dua kali, ini sangat membantu mewujudkan swasembada pangan. Saya juga berharap kelompok Tani dan masyarakat bisa mendukung impian Indonesia untuk swasembada beras, terutama Kabupaten Tanah Datar ini,” harap Kadis.

Guna merealisasikan hal itu, Dinas Pertanian dan Tanamanan Pangan Kabupaten Tanah Datar akan membantu pembangunan sarana dan prasarana pertanian berupa Parit, embung,dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang akan mengairi sawah dan mensuplai air ke embung yang bisa mengairi berhektar sawah yang tersebar di sejumlah tepat di kabupaten Tanah Datar. ” Pembangunan sarana-prasarana bidang pertanian ini yang dananya berumber dari Dana Alokasi Khusu (DAK) dari Pusat dan Dana Tugas Pembantuan (TP) dari Propinsi Sumetara Barat yang pengelolaan diserahkan kepada kepada kelompok Tani dengan pola Swakelola,” imbuhnya.

“Kita akan melakukan pengawasan secara langsung ke Kelompok Tani untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan peruntukannya,” pungkasnya.

Piss