Proyek Pokir DPRD Telah Kronis dan Kasuistis, Kejari Terjunkan Timsus

SumateraPost, Bogor – Bagi-bagi proyek Pokir, yang ditenggarai dilakukan para wakil rakyat di DPRD Kota Bogor, telah menjadi penyakit menahun dan kasuistis. Kejaksaan Negeri Bogor dikabarkan telah menerjunkan Tim investigasi, mendalami proyek yang menggunakan uang negara.

Proyek Pokir yang ditenggarai jadi bancakan para wakil rakyat itu, masuk agenda khusus untuk diteliti dan dikaji mendalam, seberapa besar uang negara jadi bancakan para wakil rakyat.

“Kita telah menurunkan tim khusus, untuk mempelajari, proses pengerjaan Pokir dan pendistribusian proyek serta pengawasan yang dilakukan inspektorat Pemkot Bogor bekerja,” kata sumber di Kejaksaan Jumat (27/11/2020) siang.

Baca Juga :  Plt Bupati Taufik Minta ASN Mandiri dan Milenial

Sumber itu, menjelaskan hampir setiap tahun proyek Pokir jadi pembicaraan hangat dan sepertinya tak ada satu pun berani menghentikan langkah prontal para wakil rakyat. Untuk itu, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam, karena belakangan ini diketahui, proyek Pemkot Bogor itu, terjadi setiap tahun hingga kasuistis.

“Ketika DPRD ikut bermain, mekanisme Pokir mengelola anggaran negara, pertanyaannya, siapa yang mengontrol? Prinsip trias politica dalam metodologi pengontrolan kekuasaan,” jelas sumber tersebut.

Baca Juga :  Menko PMK Dan Kemensos Pastikan Kebutuhan Pengungsi Longsor Bogor Terpenuhi

Artinya, eksekutif, legislatif dan yudikatif harus terpisah agar mekanisme kontrol dapat berjalan. Tapi, ketika DPRD urus Pokir, maka absolutisme kekuasaan sedang bersemi dan patut dikaji lebih lanjut.

“Tak ada lagi lembaga yang secara legitimasi mengontrol penyelenggaraan kekuasaan. Kejari Kota Bogor akan melaksanakan fungsinya, bila benar ada dugaan permain proyek Pokir dengan keterlibatan wakil rakyat,” tegas sumber itu lagi.

Informasi di peroleh, semua proyek Pokir dari Pemkot Bogor, dikoordinir terlebih dahulu masuk dalam pengelolaan komisi III. Sebelum pendistribusian proyek pada masing masing anggota, fraksi maupun petolan di DPRD.

Baca Juga :  Menko PMK Dan Kemensos Pastikan Kebutuhan Pengungsi Longsor Bogor Terpenuhi

Pengkondisian ini, dapat menjadi batu sandungan hebat dan kuat dugaan akan terjadi pelanggaran hukum dengan dalih kepentingan konsituen.

“Tak sedikit proyek Pokir di ijonkan pada pihak lain. Bahkan ada beberapa pengusaha kecele uang masuk tapi tak dapat proyek. Tinggal menunggu bom waktu,” ungkap sumber yang enggan disebutkan. (Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here