PSBMK Kota Bogor Disinkronkan Dengan PSBB Total DKI

SumateraPost, Bogor – Kebijakan PSBMK di Kota Bogor untuk menekan angka peningkatan penyebaran Covid-19, dapat perhatian dari Pemerintah Pusat . Kebijakan berlaku dari 29 Agustus hingga 14 September 2020, terkait diberlakuan PSBB Total di Jakarta.

“Tingginya angka penyebaran Covid-19 pada akhir Agustus lalu, jadi pelajaran berharga hingga penetapan Satuan Tugas Nasional Covid-19 Kota Bogor menjadi Zona Oranye (risiko sedang),” kata Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta Senin (14/9/2020) petang.

Menurut Alma, regulasi PSBMK di Kota Bogor dan daerah sebagai penyangga ibukota, perlu disinkronkan dengan regulasi PSBB Total di Jakarta sebagai kolaborasi mengatasi masalah Covid-19.

“Regulasi pembatasan jam operasional di pusat perbelanjaan pukul 18.00, dan jam malam untuk kegiatan restoran, cafe dan sejenisnya setelah pukul 21.00,
dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 110/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK),” tegas Alma.

Ditegaskan, regulasi PSBMK ini tidak terlepas dari regulasi PSBB yang sudah dituangkan dalam Perwali Nomor 30/2020, dan telah dilakukan perubahan sampai 3 kali terakhir yaitu Perwali Nomor 56/2020. “Disesuaikan kebijakan untuk melonggarkan sektor-sektor tertentu yang sebelumnya dibatasi dalam PSBB,” katanya.

Dikatakan, regulasi PSBMK adalah turunan dari kebijakan PSBM Provinsi Jabar dan telah diinovasikan berdasarkan kebutuhan proporsional di Kota Bogor. Karena sampai saat ini masih ada 3 status yang belum dicabut yaitu status PSBB, status Keadaan Luar biasa (KLB) dan status Tanggap Darurat Covid-19.

Kebijakan penguatan sektor mikro melalui RW Siaga diwilayah rumah warga dan penguatan sektor komunitas seperti perkantoran, pusat perbelanjaan dan rumah ibadah menjadi tujuan dari regulasi.

“Kebijakan Kota Bogor tetap dipayungi oleh regulasi, tugas kami di Bagian Hukum dan HAM, termasuk share knowledge dengan daerah lain terkait PSBMK melalui Perwali 110/2020 dan Perwali 107/2020 tentang sanksi administratif pelanggar tertib kesehatan adalah tugas ekstra sebagai bentuk kepedulian dan sinergitas menanggulangi Pandemi yang harus terus dievaluasi selanjutnya dituangkan secara detail dalam peraturan.” papar Alma

“Regulasi PSBMK dimatangkan sebagai landasan mengatasi penyebaran Covid-19. Selain kebijakan protokol kesehatan dalam Perwali Nomor 57/2020 tetap dikampanyekan melalui edukasi dan pengawasan ke tiap wilayah (mikro dna komunitas) dimasa PSBMK, ” tandas Alma.

Menurutnya, sebanyak 157 kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 yang telah dikeluarkan Pemkot Bogor untuk memperkuat penanganan Covid-19 di Kota Bogor guna melindungi kesehatan masyarakat.

“Intinya harus ada keperdulian bersama untuk terus berjuang melawan Covid-19 dengan strategi dan teori yang tepat, terpadu dan terarah” tegas alumni Magister Ilmu Perang Universitas Pertahanan Kemenhan.(Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here