PTUN Putuskan Gugatan Baihaqi Tidak Diterima, Tim LBH Siap Banding dan Laporkan ke Komite CRPD PBB

Muhammad Baihaqi bersama Tim LBH Semarang siap dan Uji Materil Terhadap UU No. 30.Tahun 2014 (JR) berkaitan dengan putusan PTUN yang memutuskan gugatan Baihaqi tidak diterima. ( Dok. Pri)

SumateraPost, Semarang – Gugatan Muhammad Baihaqi difable netra kepada BKD Pemerintah Provinsi Jawa atas tindakan diskriminasi yang menimpanya dalam seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi 2019 kandas.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Rabu (24/2/2021) dalam sidang memutuskan bahwa; Gugatan yang diajukan oleh Muhammad Baihaqi dinyatakan N.O ( tidak diterima).

Naufal Sebastian SH dari LBH Semarang,mengatakan, alasan N.O berdasarkan Gugatan yang Daluarsa melebihi ketentuan waktu pengajuan selama 21 hari yang diatur oleh UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Naufal hal tersebut jika ditarik pada realita, tidak banyak masyarakat tahu mengenai mekanisme apa yang bisa dilakukan setelah munculnya Keputusan Pejabat TUN yang merugikan masyarakat terkhusus penyandang disabilitas dan berapa lama waktu yang mereka miliki untuk melakukan upaya keberatan. Sedangkan dalam peraturan Perundang-undangan lain seperti halnya dalam hukum pidana maupun perdata upaya hukum yang dapat dipakai penguasa mencapai belasan tahun.

Naufal menegaskan dugaan terhadap perlakuan diskriminasi yang dilakukan Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Tengah semakin menguat. Pasalnya, Sekda Pemprov Jateng telah melakukan tindakan diluar peratuanr yang belaku, yaitu melanggar ketentuan dari Surat Menteri PAN-RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 Perihal Pendaftaran CPNS Tahun 2019, dalam surat terebut dikatakan bahwa para penyandang disabilitas dapat mendaftar pada semua formasi dengan hanya mempertimbangkan ijazah dan kualifikasi pendidikan yang sesuai.

Baca Juga :  Persit KCK Cabang XXIII Dim0713 Brebes Ikuti Webinar Hari Kartini 2021

“Namun berbalik dari surat tersebut, Sekda Provinsi Jateng malah menafsirkan secara sepihak dengan mengkualifikasikan ragam jenis disabilitas pada Pendaftaran CPNS Tahun 2019,” terang Naufal.

Sebelumnya LBH Semarang bersama Baihaqi, lanjut Naufal, sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan hak atas pekerjaan, bukti-bukti surat yang di ajukan sudah menjelaskan secara terang benderang bahwa Difabel merupakan orang yang mampu menjalani pekerjaan dengan baik.

“Hal ini berbanding lurus dengan fakta bahwa Muhammad Baihaqi merupakan Pengajar Profesional di sekolah Al-Irsyad Kota Pekalongan. Bahkan Muhammad Baihaqi juga merupakan Guru profesional yang mendapatkan kesempatan menjadi Tenaga Pengajar di Malaysia,” papar Naufal.

Selain , lanjut Naufal, beberapa ahli mengatakan bahwa ada kecacatan formil atas seleksi CPNS formasi 2019 dan menyimpang dari asas kepastian hukum di dalam Undang-undang. Di mana dalam proses seleksi CPNS Muhammad Baihaqi telah lolos sampai pada tahap SKD. Bahkan Baihaqi juga mendapatkan skor tertinggi pada formasi yang dilamarnya akan tetapi dianggap tidak memenuhi syarat oleh Badan Kepegawain Daerah Provinsi Jawa Tengah.

“Selama persidangan berlangsung, banyak fakta dipersidangan yang menunjukan bahwa Muhammad Baihaqi merupakan difabel yang kompeten dan pantas untuk dapat lolos. Tetapi Majelis Hakim berkehendak lain,” ujar Naufal.

Baca Juga :  Kapolri dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Pengguna Jalan

Berangkat dari persoalan-persoalan itu, lanjut Naufal TIM LBH Semarang, memiliki beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain; Pertama, Majelis Hakim bersikap Fomalistis dengan tidak sama sekali menyentuh substansi Diskriminasi yang dialami oleh Penyandang Difabel.

“Equality before the law atau persamaan di hadapan hukum adalah salah satu asas terpenting di dalam sistem hukum modern. Setiap difabel berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum. hal tersebut juga diperkuat oleh pasal 12 dan pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Right of Person with Disabilities/ CRPD) yang diratifikasi menjadi UU No. 19 Tahun 2011,” ujar Naufal mengutip pernyataan Direktur LBH_D Jatim Hari Kurniawan, SH.

Untuk itu, lanjut Naufal, pembangunan proses dan sistem peradilan yang fair berperspektif kebutuhan difabilitas tentu saja harus melihat faktor-faktor penegakan hukum dan bagaimana hukum dapat berjalanan dan memiliki nilai kepatutan. Untuk itu, hal yang harus dilakukan adalah pembenahan sistem peradilan dengan melihat kaum difabel sebagai subyek hukum. sebagai sebyek hukum, tentu saja kebutuhan mereka harus dipenuhi oleh negara dalam sistem dan proses peradilan tanpa diskriminasi. Kemudian, pembangunan sistem dan proses peradilan berperspektif difabilitas.

Baca Juga :  Cegah Balap Liar dan Aksi Kriminalitas, Polres Pekalongan Tingkatkan Giat Patroli

Kedua, lanjut Naufal, bahwa fakta-fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan ahli, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat menunjukan bahwa Muhammad Baihaqi merupakan Guru yang Profesional, bahkan telah mendapatkan Skor tertinggi pada Tes tahap SKD di Fomasi yang di daftarnya.

Yang ketiga,imbuh Naufal, bahwa Putusan NO terhadap kasus Muhammad Baihaqi menunjukan Preseden buruk terhadap penyandang disabilitas yang ke depannya mengalami dikriminasi yang sama dengan yang dialami oleh Muhammad Baihaqi.

Perjuangan untuk menegakkan hak dan keadilan masih panjang. Berkaitan dengan upaya ligitasi, Muhammad Baihaqi bersama LBH Semarang akan mengajukan Banding dan Uji Materil terhadap UU No. 30 Tahun 2014 (JR) berkaitan dengan putusan itu.

Selain upaya banding, imbuh Naufal, pihaknya juga akan mendorong Komnas Ham dan Ombudsman serta Kantor Staf Presiden untuk mendorong Pemprov Jateng agar memenuhi hak Baihaqi. “Berkaitan dengan diskriminasi ini kami melakukan upaya melayangkan pengaduan kepada Komite CRPD( Convention for Rights of People with Disability) PBB dan Spesial Reportur PBB,” tandas Naufal Sebastian SH (Christian Saputro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here